Tingkatkan Kewaspadaan di Kawasan Perbatasan, BNPP Gandeng Camat dan Aparatur PLBN untuk Ikut Diklat Intelijen

KOMPAS.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) mengenai intelijen untuk meningkatkan kewaspadaan di kawasan perbatasan. Acara digelars elama sepekan di Hotel Raja, Bandung, Jawa Barat, mulai Minggu (26/2/2023) hingga Minggu (5/3/2023).

Adapun peserta merupakan camat di kawasan perbatasan negara dan aparatur Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Lewat acara tersebut, BNPP memberi edukasi mulai dari peran dan kegiatan intelijen di wilayah perbatasan hingga simulasi menjadi seorang intelijen dalam mendapatkan informasi.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin(6/3/2023), Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP Andi Muhammad Yusuf mengapresiasi para camat dan aparatur PLBN yang telah mengikuti Diklat.

“Acara ini sangat penting sebagai tambahan ilmu bagi camat perbatasan dalam melakukan upaya deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman,” ujar Andi saat penutupan acara, Sabtu (4/3/2023).

Andi memberi contoh potensi ancaman yang bisa saja terjadi di kawasan perbatasan, yakni konflik, kericuhan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk masuknya paham dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Aksi separatis dan aksi terorisme yang merebak di berbagai daerah, serta permasalahan kerukunan umat beragama juga bisa berpotensi menjadi ancaman kawasan perbatasan.

“Seluruh tantangan ekonomi global hingga dinamika sosial masyarakat lainnya juga dapat memengaruhi terjadinya gangguan yang cenderung mengarah kepada instabilitas nasional,” tambahnya.

Lewat Diklat intelijen, ia harap, para peserta bisa mendapat wawasan untuk mencegah potensi kerawanan yang berujung disintegrasi bangsa karena beberapa peristiwa konflik horizontal.

"Selaku aparatur Negara, (kalian harus) selalu tingkatkan kewaspadaan dini melalui upaya deteksi dini dan pencegahan dini terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara," tegas Andi.

Lebih lanjut Andi mendorong camat perbatasan dan aparatur PLBN untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang deteksi dini dan cegah dini setelah pelaksanaan diklat.
“(Jangan lupa untuk) membangun komunikasi, kerja sama dan koordinasi aktif antar-unsur intelijen negara baik di tingkat pusat maupun di daerah,” imbaunya.

Ia juga meminta peserta untuk aktif memanfaatkan forum-forum yang sudah terbentuk dalam masyarakat, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan forum-forum atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

"Terus tingkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang intelijen dan kewaspadaan dini. Kepentingan bangsa, pelihara, dan pertahankan keutuhan NKRI menjadi prioritas utama," ujar Andi.

Sebagai informasi, kegiatan Diklat intelijen camat perbatasan tersebut merupakan kerja sama Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BNPP, serta Pusat Pendidikan (Pusdik) Intelijen Keamanan Polri.

Acara berhasil diikuti 200 peserta dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) perwakilan provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia, aparatur pengelola perbatasan negara, camat kawasan perbatasan, aparatur PLBN, serta aparatur di lingkungan kantor pusat BNPP.

Para peserta dibimbing dan diberi pengetahuan oleh para narasumber dari Wakil Asisten Intelijen Waasintel Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI AD, Waasintel Kodam XVII/ Cenderawasih TNI, dan Pusdik Intelijen Keamanan Polri.