Kecelakaan Kerja di Riau Berulang, Pemprov Bentuk Tim Keselamatan Pekerja

PEKANBARU, KOMPAS.com- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan yang ada di Riau.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Disnakertrans Riau Rival Lino mengatakan, tim satgas K3 dibentuk untuk mengatasi kecelakaan kerja.

"Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membentuk Satgas Pembinaan, Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap tempat kerja yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi," kata Rival dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Baca juga: 3 Pekerja Tewas di Blok Rokan, Berawal dari Tolong Teman Jatuh ke Tangki Limbah

Rival menjelaskan, mekanismenya adalah tim yang berjumlah beberapa orang akan turun ke perusahaan-perusahaan melakukan pembinaan dan pemeriksaan.

"Tim yang akan turun sebanyak 15 sampai 20 orang. Pengawas Ketenagakerjaan akan datang untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan kepada seluruh kontraktor dan sub-kontraktornya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi," kata Rival.

Selain itu, pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan di Bumi Lancang Kuning terkait pengawasan dan penerapan K3.

Rival mengaku telah mengumpulkan seluruh pengawas ketenagakerjaan.

"Kemarin kami sudah membahas dan mengumpulkan seluruh pengawas serta membentuk Tim Satgas K3 ini," ujar Rival.

Baca juga: Kembali Terjadi, Puluhan Warga Mandailing Natal Keracunan Gas dari Proyek Geotermal

Kemudian, pihaknya juga mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan K3 secara menyeluruh terhadap setiap perusahaan yang ada di Riau.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini banyak kasus kecelakaan kerja di perusahaan di Riau.

Di antaranya, tiga orang pekerja tewas di dalam tangki limbah di areal PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Kabupaten Rokan Hilir, pada awal Februari 2023.