Mafia Perdagangan Pekerja Migran Asal NTT, Jaringan Berlapis dari Desa hingga Malaysia (2)

Untuk itu, menurut Dubes Hermono, salah satu solusi dalam memutus mata rantai TPPO ini adalah dengan melakukan tindakan pencegahan, yaitu berupa pengawasan yang ketat saat pembuatan paspor hingga di pintu keberangkatan.

"Mau dibenahi seperti apapun, MoU apapun, tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang 70% ini, dan ini sangat mudah, very easy. Bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau [ditangani]," kata Hermono.

Baca juga: Seorang Pekerja Migran di Malaysia yang Hilang Kabar sejak 2015 Kini Pulang Kampung

Yang dilihat di Johor Bahru

BBC News Indonesia ingin melihat sendiri bagaimana kondisi di salah satu pelabuhan di Johor Bahru.

Ditemani staf KJRI Johor Bahru, pada penghujung Oktober 2022, kami mengunjungi Pelabuhan Stulang Laut, yang menjadi salah satu pintu utama WNI masuk ke Malaysia.

Sesampai di sana, kami diarahkan ke sebuah ruangan yang berisi belasan orang petugas pelabuhan. Sekitar enam orang petugas duduk di kursi, dan sisanya berdiri di samping mereka.

Mereka secara bergantian menanyakan maksud dan tujuan kami meliput pelabuhan tersebut.

Usai berdiskusi sekitar 15 menit, mereka akhirnya mengizinkan kami masuk di dua area yang telah ditentukan, yaitu di pintu pembelian tiket dan area parkir kendaraan.

Selama pengambilan gambar, belasan petugas pelabuhan terus mengawal, dan mengambil foto aktivitas kami.

Setelah menunggu hampir dua jam, dari ratusan orang dalam manifes penumpang di satu kapal, kami hanya melihat puluhan orang yang keluar melalui pintu kedatangan.

Baca juga: BP3MI Sebut Ada 1.375 Pekerja Migran Asal Bali yang Bekerja di Turkiye

Menembus rawa dan berenang ke tengah laut

Di luar pintu resmi, masuknya pekerja ilegal adalah melalui apa yang disebut Paschalis dari KKPPMP sebagai "jalur tikus", yaitu dengan kapal kayu dari pesisir pantai Pulau Batam dan sekitarnya lalu menyeberang ke Malaysia.

Proses ini tidak membutuhkan dokumen, namun mengancam nyawa karena banyak korban meninggal dunia akibat kapal tenggelam.

Tahun lalu terjadi beberapa insiden, seperti pada 16 Juni. Saat itu 30 calon PMI (CPMI) nonprosedural tenggelam di perairan Batam, sekitar tujuh orang dinyatakan hilang.

Beberapa bulan kemudian, kapal kayu yang membawa delapan CPMI gelap tenggelam di perairan Nongsa, Batam.

Paschalis menyebut, beberapa titik pantai yang kerap dijadikan jalur keberangkatan ilegal ke Malaysia berada di sepanjang timur Pulau Batam.

Baca juga: Diduga Angkut 5 Calon Pekerja Migran Ilegal untuk Diselundupkan ke Malaysia, Sopir Terios Diamankan

BBC News Indonesia menyusuri beberapa titik lokasi itu, dari Pantai Nongsa, ke Pantai Teluk Mata Ikan, hingga Pantai Tanjung Bemban.

Di sepanjang jalan pinggir pantai itu, terdapat belasan bangunan seperti rumah yang bertuliskan penginapan.

Kami lalu berhenti di sekitar Pantai Teluk Mata ikan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari kantor Polda Kepulauan Riau hingga Bandar Udara Internasional Hang Nadim.

Daratan Malaysia terlihat jelas, dibatasi laut dan kapal-kapal tanker yang hilir mudik. Kami bertemu dengan seorang warga lokal yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dia bercerita, di tempatnya sering terjadi pengiriman pekerja ilegal dengan kapal kayu ke Malaysia.

Baca juga: Soal Rumah Penampungan Pekerja Migran Ilegal di Tulungagung, Pemilik Tak Pernah Melapor ke Pihak Desa

"Berangkatnya biasanya malam hari. Mereka melewati rawa-rawa, di dalam air laut setengah badan mereka, lalu berenang dan naik ke kapal kayu. Saat pandemi, ramai di sini karena jalur resmi ditutup," tutur warga itu.

Seorang warga lain di sana yang bekerja sebagai pengemudi mobil mengatakan, dia kerap mengantar dan menjemput orang dari pantai tersebut.

"Siangnya tempat wisata di sini, tapi malamnya jadi tempat pengiriman orang ke Malaysia," ujarnya.

"Saya jam dua dan tiga pagi tunggu di sini [pinggir pantai]. Nanti boat-nya datang, kami jemput, mereka disuruh agen dan antar ke tempat tujuan," tambahnya.

Konjen Indonesia di Johor Bahru, Sigit Suryantoro, mendapat informasi bahwa setiap orang yang menggunakan jalur tikus dikenakan tarif Rp5 juta - Rp6 juta per kepala.

Baca juga: 6 Warga Nyaris Jadi Pekerja Migran Ilegal di Timur Tengah, Awalnya Tertarik Gaji 6 Juta Per Bulan

"Modusnya, pukul delapan malam atau tengah malam. Sampai di lokasi [Malaysia], para penumpang diturunkan di tengah laut, dan mereka berenang menuju pantai dengan bawaan," kata Sigit dalam wawancara di Johor pada Oktober 2022 lalu.

"Biasanya sudah ada yang tunggu, dan dibawa ke tempat dipekerjakan. Tak ada kontrak, sangat rentan," ujarnya, menambahkan sulit mengetahui pergerakan di jalur ilegal ini.

Tenaga kerja nonprosedural yang meninggal karena tenggelam mencakup, antara lain sebagian dari lebih 700 pekerja asal NTT yang meninggal dari 2014 sampai 2022. Data tenaga kerja dari sejumlah sektor ini menempatkan NTT pada peringkat lima provinsi terbesar dengan jumlah PMI yang meninggal dunia karena berbagai alasan.

Secara nasional, berdasarkan data BP2MI Pusat, rata-rata lebih dari sembilan PMI yang pulang dalam peti jenazah setiap pekan dari 2014 hingga 2022. Totalnya mencapai 4.347 jiwa. Sebagian besar dari mereka bekerja di Malaysia.

Jumlah itu belum termasuk para PMI yang dimakamkan di negara penempatan.

Baca juga: Penggerebakan Rumah Calon Pekerja Migran di Tulungagung, 3 Perempuan Diselamatkan

---

Laporan tambahan: Endang Nurdin
Produksi visual: Dwiki Martha
Grafik dan ilustrasi: Aghnia Adzkia, Davies Surya, Arvin Supriyadi, dan Ayu Widyaningsih