Bangunan SD Negeri di Bima Rusak, Siswa Belajar di Tenda Darurat Selama 2 Tahun

BIMA, KOMPAS.com - Puluhan siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini harus mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di tenda darurat.

Hal itu menyusul sejumlah bangunan sekolah rusak parah akibat lapuk termakan usia. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa tahun dan tak kunjung mendapat bantuan perbaikan.

Kepala SDN Sakuru Abdurrahman membeberkan, ada empat ruangan yang kondisinya rusak parah, yakni ruang kelas 4, 5, dan 6, serta satu ruang ruang guru.

"Dalam lima tahun ini kondisinya memang sudah rusak, puncaknya itu dua tahun terakhir," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Cerita Keluarga di Bima Kehilangan 2 Putri karena DBD dalam Sepekan

Abdurrahman mengatakan, kerusakan yang dialami sejumlah bangunan sekolah ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima.

Namun, sampai saat ini belum ada upaya tindak lanjut untuk perbaikan sehingga puluhan siswa terpaksa belajar di tenda darurat.

Jika tetap bertahan di ruang kelas dengan kondisi atap bangunan yang sudah lapuk, ia khawatir keselamatan siswa terancam, apalagi di tengah curah hujan ekstrem saat ini.

Baca juga: Kota Bima KLB DBD, Dinkes: Hampir Semua Lingkungan Ada Jentik Nyamuk Aedes Aegypti

"Sudah berkali-kali kita laporkan, bahkan Kepala Dikbudpora pernah turun mengecek, tapi tidak ada tindak lanjut," ujarnya.

Selain melaporkan persoalan itu ke Dikbudpora Kabupaten Bima, pihaknya juga sudah melapor ke kementerian melalui Data Pokok Pendidikan (Dapondik).

Menurut dia, upaya itu juga belum membuahkan hasil. "Data yang kurang sudah kita perbaiki semua di Dapodik, tapi nyatanya tidak ada respons. Kemarin hanya tenda itu dari Dikbudpora," kata Abdurrahman.

Sementara itu, Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaidin mengakui bahwa puluhan siswa SDN di Desa Sakuru belajar di tenda darurat akibat kondisi bangunan yang sudah tidak layak.

Baca juga: BMKG Imbau Warga di Pesisir Teluk Bima Waspadai Risiko Banjir Rob

Menyangkut upaya perbaikan, Pemkab Bima tidak memiliki anggaran. Untuk itu, langkah satu-satunya yakni meminta bantuan pusat dengan menginput data kerusakan di Dapodik.

Langkah itu sudah dilakukan pihak sekolah sehingga tinggal menunggu keputusan dari kementerian pada April 2023.

"Nanti kita lihat setelah bulan April, apakah dia akan masuk atau tidak, karena itu kewenangan pusat," kata Zunaidin.