771 CPNS Demo di Kantor Gubernur Papua Barat, Tuntut Kejelasan Soal SK Pengangkatan PNS

KOMPAS.com - Sedikitnya 771 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/2/2023) pagi.

Ratusan CPNS tersebut menuntut kejelasan soal penyerahan SK pengangkatan PNS yang hingga kini belum juga diserahkan.

Menurut Yance Maniagasi, penanggung jawab aksi, unjuk rasa damai digelar untuk merespons pernyataan Wakil Ketua II DPRD Papua Barat, Saleh Siknun.

Baca juga: Syarat Daftar 2 Sekolah Kedinasan Milik Kemenkumham, Lulus Jadi CPNS

Sebelumnya, Saleh Siknun meminta Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menangguhkan penyerahan SK PNS kepada ke-771 CPNS.

Alasannya agar bisa fokus menyelesaikan persoalan 512 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K).

Menurut Yance Maniagasi, 771 CPNS berkelindan dengan 512 honorer karena kedua kubu ini menerima SK secara bersama dalam formasi lengkap 1.283 pada akhir 2020.

Karena itu, urusan keduanya mesti diselesaikan bersama, tanpa mendahulukan yang satu dan mengorbankan lainnya.

"Pernyataan ini seperti mengadu domba kami, antara 771 CPNS dengan 512 P3K. Jadi, kami minta klarifikasi Pak Saleh Siknun," kata Yance Maniagasi kepada wartawan di Manokwari.

Baca juga: Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Ransiki Papua Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Aksi tersebut dikawal pihak kepolisian.

Perwakilan 771 CPNS menyampaikan tujuh pernyataan sikap yang dicetak di baliho sambil diorasikan Yance Maniagasi dan kawan-kawan.

Di antaranya, mereka mempertanyakan pernyataan Saleh Siknun dan Wakil Ketua II DPR Papua Barat itu untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut.

Kemudian, 771 CPNS menyatakan sikap afirmatif kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat untuk merampungkan proses pemberkasan 512 tenaga P3K.

Pihaknya dengan tegas menolak upaya disrupsi pihak manapun dalam pengangkatan ke-512 tenaga P3K itu.

Baca juga: Separuh Usiaku Mengabdi sebagai Honorer di Papua Barat

"Berdasarkan SK Menpan Nomor 222 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022, itu kan sudah jelas tentang pengangkatan tenaga honorer PPPK 512," kata Yance Maniagasi, satu dari ke-512 tenaga P3K itu.

Karena itu, ia mendesak BKD Papua Barat agar secepatnya menyerahkan SK PNS kepada 771 CPNS.