SEMARANG, KOMPAS.com – Merespon bertambahnya angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2022 (semester 2) menjadi 10,98 persen penduduk, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta percepatan pendataan data kemiskinan kepada kepala daerah dengan tenggat waktu seminggu.
Ganjar menuturkan, sinkronisasi data menjadi penting agar penanganan kemiskinan di Jateng segera dikerjakan dan tepat sasaran.
Sebab, setelah kunjungan kerja, ia menemukan sejumlah daerah belum input data kemiskinan.
Hal itu dia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, pada Senin (13/2/2023).
Baca juga: Blusukan ke Sejumlah Pasar, Ganjar: Ternyata Minyakita Belum Ada
“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Enggak, saya hanya kasih satu minggu saja, kalau enggak gitu nanti enggak cepat,” kata Ganjar.
Dari 17 kabupaten/kota dengan kemiskinan ekstrem, baru empat kabupaten yang telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan lebih dari 50 persen.
Daerah itu yakni Pemalang, Purbalingga, Wonogiri, dan Banjarnegara.
Sementara Brebes, Rembang, Magelang, Blora, Wnosobo, Grobogan, dan Kebumen baru sekitar 26-50 persen.
Kemudian Cilacap, Demak, Sragen, Banyumas, Klaten, dan Purworejo melakukan verval kurang dari 25 persen.
“Maka ini kami minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujar dia.