Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Sebut Bupati Dompu dan 5 ASN Akui Kenakan Atribut Partai Saat Safari Anies di Bima NTB

Kompas.com - 07/02/2023, 10:25 WIB
Junaidin,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

DOMPU, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah selesai meminta klarifikasi terhadap Bupati Dompu dan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghadiri safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Keenam orang tersebut yakni Bupati Dompu Kader Jaelani, Kabag Umum Setda Dompu inisial IR, Camat Kempo berinisial BR, Kepala SMPN 2 Pajo inisial SY, guru SMPN 3 Woja inisial PR, dan pegawai Dinas Ketahanan Pangan inisial AR.

Baca juga: Guru di Dompu Diperiksa Bawaslu, Diduga Pakai Atribut Parpol Saat Acara Anies Baswedan

Dalam proses klarifikasi, bupati dan para ASN tersebut mengakui hadir dan mengenakan atribut partai saat safari politik Anies Baswedan di Bima, Selasa (31/1/2023).

"Karena memang dia berada di sana, diakui," kata Ketua Bawaslu Dompu, Irwan saat dikonfirmasi, Selasa (7/2/2023).

Irwan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan bupati dan lima orang bawahannya itu.

Baca juga: Bupati Dompu Diperiksa Bawaslu soal 4 ASN Pakai Atribut Partai Saat Safari Politik Anies Baswedan

Hasil kajian tersebut akan dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun ia belum bisa memastikan waktunya.

"Masih dikaji secara mendalam hal-hal yang kira-kira dilanggar mereka itu, undang-undang mana, regulasi mana, pasal berapa," ujarnya.

Irwan menjelaskan, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada KASN terkait temuan pelanggaran yang dilakukan ASN saat safari politik Anies Baswedan.

Sementara bentuk sanksinya tergantung kebijakan dari lembaga tersebut.

Irwan juga menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan sudah tepat, sebab menurutnya, tahapan pemilu sudah mulai sejak Juli 2022 lalu.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 4 Februari 2023

"Sudah bisa kita lakukan pengawasan, ASN tidak melanggar undang-undang Pemilu tapi dia melanggar undang-undangnya sendiri," kata Irwan.

Merujuk pada hasil pengawasan, lanjut dia, sejumlah ASN tersebut diduga tidak netral karena melibatkan diri dalam politik praktis dengan hadir dan membawa atribut partai.

"Padahal undang-undang ASN, disiplin ASN sudah dikatakan jelas di sana itu dilarang bagi ASN untuk terlibat politik praktis," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isak Tangis Keluarga di Makam Eks-Casis TNI Korban Pembunuhan Serda Adan

Isak Tangis Keluarga di Makam Eks-Casis TNI Korban Pembunuhan Serda Adan

Regional
Kecelakaan Maut di Wonogiri, Pengendara Motor Jatuh Sebelum Ditabrak Truk Pengangkut BBM

Kecelakaan Maut di Wonogiri, Pengendara Motor Jatuh Sebelum Ditabrak Truk Pengangkut BBM

Regional
Kaget Ada Mobil Tiba-tiba Putar Arah, Pelajar SMA di Brebes Tewas Terlindas Truk

Kaget Ada Mobil Tiba-tiba Putar Arah, Pelajar SMA di Brebes Tewas Terlindas Truk

Regional
Lebih dari Setahun, “Runway” Bandara Binuang Rusak Akibat Tanah Amblas

Lebih dari Setahun, “Runway” Bandara Binuang Rusak Akibat Tanah Amblas

Regional
Waspada Banjir dan Longsor, BMKG Prediksi Hujan Deras di Jateng Seminggu ke Depan

Waspada Banjir dan Longsor, BMKG Prediksi Hujan Deras di Jateng Seminggu ke Depan

Regional
Harus Alokasi Hibah Pilkada, Aceh Barat Daya Defisit Anggaran Rp 70 Miliar

Harus Alokasi Hibah Pilkada, Aceh Barat Daya Defisit Anggaran Rp 70 Miliar

Regional
2 Eks Pejabat Bank Banten Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Kredit Fiktif Rp 782 Juta

2 Eks Pejabat Bank Banten Cabang Tangerang Didakwa Korupsi Kredit Fiktif Rp 782 Juta

Regional
Perbaikan Jembatan Terdampak Banjir di Lombok Utara Jadi Prioritas

Perbaikan Jembatan Terdampak Banjir di Lombok Utara Jadi Prioritas

Regional
PKS Usulkan Anggota DPR Nasir Djamil Jadi Cawalkot Banda Aceh

PKS Usulkan Anggota DPR Nasir Djamil Jadi Cawalkot Banda Aceh

Regional
Tak Terima Ibunya Dihina, Pria di Riau Bunuh Istrinya

Tak Terima Ibunya Dihina, Pria di Riau Bunuh Istrinya

Regional
Sambut Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Acara Gowes Sepeda Jakarta-Bogor

Sambut Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Acara Gowes Sepeda Jakarta-Bogor

Regional
Pengadaan Kapal Fiktif Rp 23,6 Miliar, Pengusaha Cilegon Divonis 4 Tahun Penjara

Pengadaan Kapal Fiktif Rp 23,6 Miliar, Pengusaha Cilegon Divonis 4 Tahun Penjara

Regional
5 Pemandian Air Panas Magelang, Ada yang Buka 24 Jam

5 Pemandian Air Panas Magelang, Ada yang Buka 24 Jam

Regional
Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian Asal Karanganyar Belum Tertangkap

Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian Asal Karanganyar Belum Tertangkap

Regional
Motif Pembunuhan Mantan Istri di Kubu Raya, Korban Minta Rp 2,5 Juta dan Cekcok

Motif Pembunuhan Mantan Istri di Kubu Raya, Korban Minta Rp 2,5 Juta dan Cekcok

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com