Sejarah Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi: Penyebab, Kronologi, dan Dampak

KOMPAS.com - Tanggal 5 Februari selalu diperingati sebagai Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi.

Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi adalah peristiwa sejarah pemberontakan di kapal Zeven Provinciën, salah satu kapal terbesar milik pemerintah Hindia Belanda.

Baca juga: Jejak Sejarah Hari Ibu di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta

Dalam buku De Zeven Provinciën: Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933 (2015) oleh J.C.H. Blom dan Elly Touwen-Bouwsma yang diterbitkan oleh LIPI, disebutkan bahwa kapal ini dipergunakan sebagai kapal latih di mana para pelaut pribumi mendapatkan pendidikan praktik di kapal tersebut.

Baca juga: Sejarah Hari Primata Indonesia yang Diperingati Setiap 30 Januari

Para pelaut pribumi mendapatkan pendidikan praktik di kapal ini setelah menempuh pendidikan yang lebih bersifat teoritis di Pendidikan Dasar Pelaut Pribumi ( Kweekschool voor Inlandse Schepelingen atau KIS) di Makassar

Pemberontakan di kapal Zeven Provinciën ini juga dikenal sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Sejarah Hari Jadi Kota Yogyakarta yang Diperingati Tiap Tanggal 7 Oktober

Penyebab Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi diketahui melibatkan kelasi dan perwira menengah Belanda yang dipicu protes terhadap pengurangan gaji yang ditetapkan Gubernur Jenderal B.C. De Jonge.

Terjadinya Pemberontakan di kapal De Zeven Provinciën memang bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh lapisan masyarakat Hindia Belanda.

Hal ini bermula pada saat Pemerintah Hindia-Belanda membuat keputusan untuk melakukan pengurangan gaji sebanyak 7%, termasuk bagi anggota marinir pribumi.

Keputusan pengurangan gaji tersebut diumumkan secara resmi masing-masing pada 26 Januari dan 30 Januari 1933.

Keberatan mencuat mengingat sebelumnya besaran gaji telah dua kali diturunkan, masing-masing sebesar 5%.

Kronologi Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

Keputusan untuk melakukan pengurangan gaji tersebut memicu pemogokan kerja di kapal-kapal maupun di lembaga-lembaga marinir di darat pada 30 Januari 1933.

Saat itu lebih dari 400 awak kapal yang hampir semuanya berasal dari Eropa terlibat di dalamnya.

Berita pengurangan gaji dan contoh pemogokan anggota Eropa juga menyebabkan terjadinya pemogokan yang sama di kalangan anggota pribumi pada 3 Februari 1933.

Hal ini juga menimbulkan pikiran di kalangan sekelompok kecil pribumi di De Zeven Provinciën untuk melayarkan kapal ke Surabaya sebagai pelayaran unjuk rasa.

Saat itu De Zeven Provinciën tengah membawa awak kapal yang terdiri dari 141 Eropa dan 256 orang pribumi.