Harga Bensin Malaysia Terlalu Murah, Pengusaha APMS Pulau Sebatik Mengeluh ke DPRD Nunukan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sejumlah pengusaha APMS di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, mendatangi kantor DPRD Nunukan, Jumat (3/2/2023).

Mereka memprotes mudahnya BBM Malaysia masuk dan mengancam eksistensi APMS di Pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini.

"BBM Malaysia ini jauh lebih murah dari BBM Pertamina. Stok kita lama habis dan berpotensi pengurangan suplai karena pengambilan lebih lambat juga," ujar salah satu juru bicara dan perwakilan pengusaha APMS Pulau Sebatik, Yuliana.

Baca juga: Viral, Video Mobil Pikap Terbakar Saat Isi BBM, Pertamina: Diduga karena Modifikasi Tangki Bensin

Yuliana mencontohkan, omzet pengambilan BBM ke Pertamina, menurun sejak November 2022.

Penurunan bahkan mencapai angka 70 persen. Yang dulunya bisa mengambil stok BBM sebanyak 300 ton perbulan, kini APMS miliknya hanya mengambil 120 ton saja.

"Turunnya pengambilan ini, tentu berpengaruh pada omzet pajak juga, termasuk pajak angkutan. Jadi imbasnya bukan hanya ke pengusaha, melainkan ke negara," imbuhnya.

Selain itu, banyak juga pengusaha Pertashop yang mengambil stok di APMS Sebatik, mulai menutup usahanya, karena tidak mampu bersaing dengan harga bensin Malaysia yang jauh lebih murah.

Di Pulau Sebatik, Bensin dengan RON 98 atau kelas Pertamax Turbo, dijual eceran Rp 10.000/liternya.

Sementara Pertamax, di APMS dibanderol Rp 13.300/liter, dan akan menjadi Rp 15.000/liter di tingkat pengecer.

Baca juga: Harga BBM Pertamax Mau Diumumkan Seminggu Sekali, Erick Thohir: Masih Dibahas dengan Menteri ESDM

"Kami mohon ini disikapi serius. Bukan tidak mungkin, akibat murahnya bensin Malaysia, Pertamina akan mengurangi suplay untuk Nunukan dan berimbas jauh pada kenaikan bahan pangan dan lainnya kalau terus terjadi," kata Yuliana.

Rapat membahas murahnya BBM Malaysia yang ternyata merugikan pengusaha BBM Pertamina ini, dipimpin ketua Komisi III DPRD Nunukan Hamseng, menghadirkan Polisi dan TNI AL.

Mewakili Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandya, AKP Syaifuddin Hamzah mengatakan, Pertamina seharusnya melihat kasus di perbatasan ini sebagai pekerjaan rumah.

Pemerintah daerah juga harus memberi batasan, mencatat item apa saja yang diperbolehkan dan barang barang Malaysia harus masuk lewat mana saja.

Jika pemetaan tersebut sudah selesai, maka aparat keamanan akan maju sebagai langkah terakhir dalam perkara penindakan.

"Kita semua paham karakteristik Nunukan yang merupakan perbatasan RI–Malaysia. Tidak semua bahan pokok terpenuhi dari pusat, dan mayoritas masyarakat kita hidup dengan barang Malaysia. Mohon dirumuskan dulu hal yang sekiranya berefek pada gejolak sosial ekonomi, dan aparat, selalu menjadi langkah akhir dari semuanya," ujarnya.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina per 1 Februari 2023 di Seluruh Indonesia

Dengan kata lain, banyaknya BBM Malaysia yang masuk Nunukan memiliki urgensi yang berbenturan langsung dengan kebutuhan masyarakat bawah, sehingga tidak mudah jika saklek pada aturan.

Pun demikian, sampai hari ini, barang barang Malaysia masih cukup dominan di perbatasan RI.

"Untuk langsung menindak dan mengambil langkah tegas, efeknya luar biasa. Kecuali barang barang tersebut dibawa keluar Nunukan, ada indikasi persaingan bisnis, sehingga penindakan tegas memang diperlukan," tegasnya.

Sejumlah anggota DPRD Nunukan juga tidak membantah, betapa kondisi Nunukan masih memiliki ketergantungan besar dengan barang barang Malaysia.

Pimpinan rapat, Hamseng juga mengakui, butuh waktu, tenaga dan pemikiran serius menanggulangi barang Malaysia yang memang sudah kadung ada dan jauh lebih diminati warga perbatasan ketimbang produk lokal.

"Kita akan coba bahas masalah ini di Forkopimda, kita bicarakan dengan semua stakeholder. Selanjutnya, kita kembali menggelar rapat, dengan mengundang BPH Migas, Pertamina, juga Bea Cukai," kata Hamseng.