Hotel di Lombok Timur Dibakar Massa, Manajemen: Kalau Tak Direspons, Investor Lain Angkat Kaki

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com- Pihak manajemen hotel PT. Temada Pumas Abadi meminta pemerintah dan kepolisian di Lombok Timur mengusut tuntas pelaku pembakaran hotel yang terjadi pada Selasa (31/1/2023)

Manajer Hotel Surya Jaya mengungkapkan, kasus tersebut harus dituntaskan.

Pelaku pun harus mendapatkan sanksi tegas. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan investor luar yang ingin mengembangkan usaha di bidang pariwista.

Baca juga: Pembakaran Hotel di Lombok Timur, Polisi: Disebabkan Konflik Lama akibat Pembangunan Tembok

“Kalau ini tidak ada respons dari pemerintah setempat, baik keamanan dan kenyamanan saya yakin tidak ada investor yang mau melirik Lombok Timur,” kata Surya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (2/2/2023).

Surya menjelaskan bahwa selama 7 tahun terakhir, pihak perusahaan mengalami masalah kenyamanan.

Namun pemerintah daerah tidak pernah merespons hal tersebut.

Baca juga: Sebuah Hotel di Lombok Timur Dibakar Massa

“Kalau dengan kejadian ini tidak ada respons dari pihak kepolisian dan pemerintah, investor lain juga angkat kaki,” kata Surya.

Surya menduga ada yang melakukan provokasi sehingga peristiwa pembakaran hotel terjadi.

Padahal, sejauh ini pihak hotel dan masyarakat setempat mempunyai misi yang sama untuk membangun daerah wisata.

“Kami sudah bekerja sama dengan masyarakat desa setempat untuk bekerja bareng, warga kami lurus tidak ada persoalan, bahkan kami iuran bareng-bareng beli kabel agar rumah  bisa menyala,” kata Surya.

Baca juga: Heboh, Mayat Bayi Tanpa Kepala Ditemukan di Sungai Sampang Tiga Lombok Timur, Sudah Meninggal 4 Hari

Terkait penembokan hotel, hal itu dilakukan oleh perusahaan agar tercipta rasa aman, mengingat jalan tersebut sering dilewati kerbau yang berasal dari luar desa.

“Kenapa ada tembok, karena akses jalan yang dibuat perusahaan sepanjang 600 meter itu ada kerbau yang lewat malam, dan kerbau itu bukan milik orang Desa Serewe tapi orang luar yang datang merugikan masyarakat setempat,” kata Surya.

Ia juga menerangkan status kepemilikan tanah hotel merupakan hak milik yang didapatkan melalui aturan secara sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

“Berbicara tentang lahan, tidak ada kaitan dengan siapa pun, ini murni hak milik  PT, tidak ada yang mengatakan itu hak ulayat, apa dasar mereka mengatakan hak ulayat, tunjukan bukti kalau itu hak ulayat,” kata Surya.

Baca juga: Pemprov NTB Mulai Persiapkan Perhelatan WSBK 2023, Akan Ada Banyak Side Event

Dirinya menegaskan tidak pernah melarang masyarakat untuk beraktivitas di pantai, melakukan pekerjaan baik sebagai petani rumput laut maupun nelayan.