Beredar Surat Kadisdik soal Penculikan Anak di NTT, Polisi Pastikan Belum Ada Laporan Kasus

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Bidang Hubungan masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Komisaris Besar Polisi Ariasandy, mengatakan, hingga saat ini polisi belum menerima laporan apapun tentang kasus penculikan di wilayah itu.

"Berkaitan dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang ramai di pemberitaan tentang penculikan anak beberapa tempat di wilayah RI, namun di Polda NTT dan jajarannya belum menerima laporan kasus itu," ujar Ariasandy, kepada kompas.com, Kamis (2/1/2023).

"Meski wilayah NTT belum ada laporan lanjut dia, namun ada baiknya kita antisipasi jangan sampai kemudian ada terjadi di wilayah kita,"sambung Ariasandy.

Ariasandy menjelaskan, dalam mengantisipasi hal tersebut tentunya harus memiliki rasa kepedulian, antisipasi, saling memantau dan melihat terutama dari pihak keluarga sendiri (orangtua) dan pihak sekolah.

Baca juga: Marak Hoaks Penculikan Anak, Polres Bangkalan Buka Hotline Pengaduan

“Ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama sehingga peran guru dan orangtua ini sangat penting,"kata Ariasandy.

Menurutnya, guru harus mengetahui betul siapa orangtua dari murid-muridnya dan biasa mengonfirmasi siapa saja yang akan menjemput anaknya di sekolah.

Sehingga, bisa mengantisipasi apabila ada pihak-pihak yang berencana jahat terhadap anak-anak sekolah.

Begitu juga, jika menemukan orang yang mengajak pergi atau memberikan sesuatu, orang yang tidak dikenal maka orangtua harus memberikan arahan, agar menolak ajakan atau pemberian dari siapapun yang tidak dikenal dan segera melaporkan kepada guru atau ke orangtua.

“Ini menjadi peran kita bersama. Di samping itu dari pihak kepolisian akan terus berupaya melakukan kegiatan preemtif, preventif, imbauan ke masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas dan peran Kepolisian Resor di jajaran Polda NTT,"kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dumuliahi Djami, meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat terkait surat imbauan yang dikeluarkan untuk kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).