Sesalkan Jalan Daerah Perbatasan Tak Kunjung Dibangun, Wabup Mahakam Ulu: Kami Manusia, bukan Kera

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wakil Bupati Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), Yohanes Avun sesalkan sulitnya akses jalan bagi masyarakatnya di kawasan perbatasan namun tak kunjung diperhatikan pemerintah pusat.

Akses jalan menuju dua kecamatan yang dekat dan berbatasan Malaysia, yakni Long Pahangai dan Long Apari harus ditempuh berhari-hari jika musim hujan tiba.

Kondisi jalan tanah, becek dan berlumpur sangat menyulitkan lalu lintas masyarakat ke Long Bagun, ibu kota kabupaten, untuk membeli kebutuhan pangan termasuk merujuk warga sakit ke rumah sakit.

Baca juga: Akses 2 Kecamatan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Rusak Parah, Ada Sopir yang Tidur di Jalan 4 Malam

Tak jarang terjadi kelangkaan bahan pokok hingga memicu lonjakan harga. Beras 25 kilogram bisa tembus harga Rp 800.000 dari harga normal Rp 300.000.

"Kami ini manusia bukan kera. Kalau kami di sini dianggap manusia, ya dibaiki (diperbaiki) jalannya. Kalau kera saja berarti enggak butuh jalan. Dia cukup jalan saja di atas pohon," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Ucapan yang sama pernah ia sampaikan melalui video yang ia rekam sendiri saat meninjau kondisi jalan itu pekan lalu.

Melalui video itu, Avun meminta pembangunan menggunakan APBN jangan hanya fokus ke daerah Jawa dan Sumatera saja, tapi juga ke Kalimantan khususnya wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia seperti yang dialami warganya di dua kecamatan.

"Bangun jalan daerah perbatasan ini tidak mampu pakai keuangan daerah. Panjang jalan sampai 200-an kilo dan medan rumit menguras banyak dana, harus pusat turun tangan," tegas dia.

Avun berniat menggugah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri PUPR, Menteri Bappenas maupun Menteri Keuangan agar melihat kondisi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

Baca juga: Distribusi Sembako Sulit akibat Jalan Rusak, Harga Beras 25 Kg di Perbatasan Indonesia-Malaysia Tembus Rp 800.000

"Kami tidak minta apa-apa. Hanya minta jalan dibaiki. Mahakam Ulu ini sangat konsen jaga hutan. Di daerah lain sudah tidak ada hutannya. Di Mahulu ini 85 persen masih tutupan hutan alam. Kami menjaga hutan ini untuk Indonesia, tapi kami tidak diperhatikan," ucap dia.

Avun meminta agar menteri terkait bisa meninjau langsung ke lokasi di wilayah perbatasan Mahakam Ulu. Di sana, kata dia, hidup masyarakat tanpa jalan sangat memprihatinkan.

Masyarakat terisolasi dalam hutan. Sulit mengakses layanan publik terutama pelayanan kesehatan yang memadai, hingga bahan-bahan pokok.

"Biar laporannya ke Presiden jangan yang baik-baik saja. Mungkin selama ini Presiden tahunya baik-baik semua. Padahal, masyarakat di sini hidup susah payah, jalan saja tidak ada," kata dia.

Istimewa Iring – iringan mobil rombongan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yohanes Avun terjebak di lumpur saat meninjau jalan dari Long Bagun menuju Long Pahangai dan Long Apari pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya, Avun bersama tim meninjau jalan dari Long Bagun, Ibu Kota Mahakam Ulu, menuju Kecamatan Long pahangai dan Long Apari pekan lalu.

Avun bersama tim merekam video perjalanan tersebut memperlihatkan kondisi jalan yang rusak.

Baca juga: Hujan Deras, Picu Banjir di Luwu dan dan Jalan Rusak

Dari video, kondisi jalan tanah dengan lumpur tebal saat musim penghujan tiba. Ban mobil hanya bisa bergerak di tempat karena licin.

Antar mobil harus saling menarik menggunakan tali. Jika tak mempan, alat berat turun evakuasi.

“Kondisinya rusak parah. Hasil pengecekan di jalan, ada mobil yang 4 malam tidur di sini (jalan),” ungkap Avun melalui video testimoni yang ia rekam sendiri.

Panjang jalan dari Long Bagun sampai Long Apari, kecamatan terujung yang bersisian dengan batas Malaysia kurang lebih 200-an kilometer, melintasi Long Pahangai.

Baca juga: Jalan Rusak 20 Tahun Akhirnya Diperbaiki, Warga Ngawi Syukuran 1.000 Tumpeng

Avun mengaku pemda Mahulu pun Pemprov Kaltim tak mampu membangun karena keterbatasan anggaran. Perlu campur tangan pemerintah pusat.

“Kalau bangun jalan di sini dengan medan sulit, duit Rp 100 – 200 miliar saja di sini enggak ada apa-apanya. Keuangan daerah tidak mampu, perlu pemerintah pusat,” kata dia.

Total kampung yang berada di dua kecamatan tersebut sebanyak 23 kampung. Dengan rincian 13 kampung berada di dalam wilayah Long Pahangai dan Long Apari ada 10 kampung, dengan jumlah berkisar ribuan kepala keluarga (KK).