Nakes di Luwu Timur yang Didenda Rp 2 Miliar usai Sidak Makanan Berformalin Akhirnya Dianulir MA

LUWU TIMUR, KOMPAS.com – Tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang pernah dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akhirnya kini lega bernapas

Kelegaan itu didapat setelah Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh 3 orang yang terjerat masing masing, Sahamuddin, Hasmawati, dan Beatrix Kombong Kila dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).

Kuasa hukum tenaga kesehatan tersebut, Agus Melas mengatakan putusan PK yang diajukan Sahamuddin dan kawan-kawan dikabulkan, dan berhasil memenangkan perkara di tingkatan terakhir tersebut.

Baca juga: Kuasa Hukum Penggugat Nakes Temukan Makanan Berformalin Sebut Kliennya Dirugikan

“Tentunya Putusan PK ini menganulir semua putusan yang pernah dimenangkan lawan hukumnya yakni Frengky Cs seorang pengusaha ayam potong di Luwu Timur,” kata Agus Melas saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (31/1/2023).

Menurut Agus Melas, dalam PK tersebut hakim menolak gugatan Frengky Cs. Hakim menyatakan bahwa putusan Judex Facti yang dikuatkan oleh Judex Juris pada pokoknya didasarkan pada alasan, bahwa Rapid Test Kit Formalin yang dilakukan oleh tim Puskesmas Wawondula tidak valid, akan tetapi Judex Facti tidak menunjukkan dasar yang menjadi sebab tidak validnya test tersebut.

”Syukur kita ucapkan karena keadilan itu berpihak pada Sahamuddin dan kawan-kawan,” ucap Agus Melas.

Ketiga tenaga kesehatan Luwu Timur tersebut diperkarakan oleh Frengky dan kawan-kawan karena keberatan ayam potongnya diberitakan mengandung Formalin, sehingga ia menggugat Sahamuddin, Hasmawati, dan Beatrix Kombong Kila ke ranah hukum dan mereka didenda Rp 2 miliar.

Sebelumnya diberitakan Hasmawati (33) bingung, tindakannya yang menjalankan tugas malah membawanya ke jerat pidana.

Pengadilan mewajibkan tenaga kesehatan Puskesmas Puskesmas Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, ini membayar denda sebesar Rp 2 miliar karena dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca juga: Cerita Nakes di Luwu Dijerat UU ITE, Dipicu Surat Hasil Temuan Makanan Berformalin yang Tersebar di Medsos

Masalah bermula pada 18 Mei 2019, saat Hasmawati mendapat perintah untuk menginspeksi dugaan adanya pedagang di Pasar Wawondula yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet makanan.

Dari sejumlah sampel makanan diambil ternyata ada satu yang mengandung formalin. Temuan itu kemudian diinformasikan ke Dinas Kesehatan Luwu Timur untuk diperiksa ulang.

Namun sebelum pemeriksaan ulang terjadi, surat pemberitahuan itu malah beredar di media sosial.

Dalam surat itu, terdapat tanda tangan Hasmawati yang berperan sebagai sanitarian di Puskesmas Wawondula.

Belakangan, setelah diperiksa ulang, sampel makanan yang awalnya diduga mengandung formalin, malah menunjukkan hasil negatif saat diperiksa tim dari Dinas Kesehatan Luwu Utara.

Pemilik usaha yang merasa tertuduh menggunakan formalin berdasarkan surat dari Puskesmas Wawondula kemudian melayangkan gugatan ke pengadilan.

Baca juga: Cerita Lengkap Nakes Didenda Rp 2 Miliar Usai Sidak Makanan Berformalin di Luwu Timur

“Dalam kasus ini penggugat bernama Frangky memenangkan hasil persidangannya dan sekarang masuk tahap kasasi,” kata Hasmawati saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (8/12/2021).

Hasmawati pun heran. Pasalnya, dia hanya menjalankan tugas dan merasa tidak menyebarkan surat hasil pemeriksaan awal tersebut.

“Di mana keadilan di negeri ini dan perlindungan ini, haruskah ada tenaga kesehatan yang merasakan apa yang saya rasakan menjadi tergugat dalam keadaan melaksanakan tugas," sebut Hasmawati.

Untuk mendapatkan dukungan publik, pegawai puskesmas itu kemudian membuat petisi di change.org.

Hingga hari ini sudah ada 12.288 tanda tangan yang mendukung petisi buatan Hasmawati.