Evaluasi Akselerasi Pembangunan Sektor Pariwisata di Danau Toba

INDONESIA tidak hanya memerlukan sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menopang dinamika positif perekonomian nasional di tengah imbas negatif pandemik dan resesi global, di antaranya dari sektor pariwisata, tapi juga harus berani memastikan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut haruslah berkelanjutan.

Penekanan ini sangat perlu saya sampaikan, karena sejak beberapa tahun belakangan, saya menyaksikan bagaimana pemerintah pusat dan daerah secara terang-terangan mempertontonkan bentuk nyata dari ambisi menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru dari sektor pariwisata di Danau Toba, tapi melupakan sisi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Tidak ada yang salah dengan ambisi untuk menemukan dan mengkreasi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia termasuk sektor pariwisata di Danau Toba tersebut.

Yang menjadi masalah adalah bahwa jika pemerintah menganggap realisasi dari ambisi tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan rezim hari ini semata, agar pemerintahan pada periode ini memiliki performa baik secara ekonomi.

Walhasil, pemerintah pusat memaksakan akselerasi segala kebutuhan sektor pariwisata di Danau Toba tanpa memikirkan imbasnya kepada Danau Toba di satu sisi dan kepada kebutuhan generasi-generasi selanjutnya atas eksistensi Danau Toba di sisi lain.

Dengan kata lain, pemerintah berusaha "merijimentasi" pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba untuk kepentingan jangka pendek yang sifatnya sangat politis.

Karena motivasi yang sangat dangkal tersebut, keluhan demi keluhan publik mulai mengemuka karena masifnya aksi-aksi kurang toleran pemerintah pusat dan daerah terhadap segala sesuatu yang tidak terkait dengan sektor pariwisata di Danau Toba.

Atas nama akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata (amenitas), penggusuran paksa dilakukan, eksistensi hutan lindung dan komunitas adat dipinggirkan, dan sumber-sumber penghidupan masyarakat lokal yang dianggap tidak sinkron dengan kepentingan sektor pariwisata dieliminasi secara sistematis dan terencana.

Padahal kalau pemerintah, baik pusat maupun daerah, benar-benar menginginkan Danau Toba menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba haruslah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, untuk kebutuhan ekonomi hari ini dan hari-hari selanjutnya di satu sisi serta harus dilakukan dengan cara yang adil dan berperikemanusiaan di sisi lain.

"Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship and strengthen governance," kata Ban Ki-moon, mantan Sekjen PBB.

Jadi akselerasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba haruslah diutamakan untuk kepentingan masyarakat setempat terlebih dahulu.

Segala upaya pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata harus sensitif terhadap asas keadilan sosial di satu sisi dan inklusif secara politik di sisi lain.

Yang tak kalah penting juga, harus ramah secara environmental dan dilakukan dengan cara-cara yang menghormati hak dan harga diri serta tradisi masyarakat lokal.

Penggusuran paksa, penegasian hak-hak masyarakat adat, pat gulipat aturan konsesi lahan yang meminimalisasi keberadaan hutan lindung, atau penggunaan cara-cara opresif terhadap masyarakat yang menolak proyek-proyek pariwisata pemerintah, bukanlah cara-cara yang akan membuat sektor pariwisata di Danau Toba menjadi sektor yang berkelanjutan.

Yang akan terjadi nanti justru sebaliknya. Jika gaya berpikir dan cara bertindak pemerintah tetap seperti ini, akan ada suatu waktu nanti di mana linkungan yang rusak dan kelompok-kelompok sosial budaya yang menerima dampak negatif dari ambisi pariwisata pemerintah akan mengalami "backlash" dan membuat semua mimpi indah pemerintah di Danau Toba pada akhirnya gagal berantakan.