Mendes Klaim dalam 7 Tahun Desa Sangat Tertinggal Turun Hampir 8.500, Kini Tersisa 4.982

BA'A, KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkap indeks desa membangun dalam rentang waktu 2015 sampai 2022.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengklaim, dalam kurun waktu tujuh tahun tersebut, desa mandiri meningkat dari 174 desa, menjadi 6.238 desa.

Sedangkan, desa maju bertambah dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) total jumlah desa di Indonesia sebanyak 81.616.

"Desa berkembang juga meningkat dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa," kata Halim, saat memberikan sambutan dalam peringatan ke-9 lahirnya Undang-Undang Desa, yang digelar di Pelataran Parkir Pelabuhan Ba,a, Sabtu (14/1/2023).

Sementara itu lanjut Halim, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal terus berkurang, dari 33.592 desa tertinggal, menjadi 9.584 desa.

Baca juga: Eks Kades di Ende Diduga Pakai Dana Desa untuk Berfoya-foya ke Tempat Hiburan Malam

Sedangkan desa sangat tertinggal turun lebih dari 8.000 atau dari 13.453 menjadi 4.982 desa.

Halim mengatakan, data tersebut merupakan bukti efektivitas Undang-Undang Desa. 

Menurutnya, dalam UU tersebut dana desa bukan sekadar memamerkan output berupa panjang jalan, jembatan, tambatan perahu, penahan tanah, drainase, maupun unit dan volume kegiatan.

Namun, dana desa telah menetaskan dampak berupa pertumbuhan ekonomi warga desa, pengurangan pengangguran desa, hingga meningkatkan rata-rata lama sekolah, maupun harapan hidup warga desa.

Bahkan, kata dia, ketika pandemi Covid-19 merontokkan banyak sendi kehidupan masyarakat, desa membuktikan diri sebagai entitas yang paling tahan terhadap krisis.

Baca juga: Panwaslu Kelurahan/Desa: Pengertian, Syarat, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Termasuk juga, ketika krisis sejak awal 2020 mulai meningkatkan kemiskinan kota dari 6,69 persen menjadi 7,5 persen, justru kemiskinan di desa turun sebesar 0,32 persen, dari 12,85 persen menjadi 12,29 persen.

Begitu pula, ketika ketimpangan di kota yang sudah tinggi dan terus melonjak, dari 0,390 menjadi 0,403, ketimpangan di desa tetap lebih rendah dan menurun dari 0,320 menjadi 0,314.

Dia menyebut, gempita kemajuan dan kemandirian, secara resiprokal, saling bertautan, tumbuh subur dari pengembangan produk unggulan desa, revitalisasi kelembagaan ekonomi desa, keswadayaan warga desa, kearifan lokal desa, serta dampak pemanfaatan dana desa, untuk kebangkitan ekonomi warga serta peningkatan kualitas hidup warga desa.

Menurutnya, berbagai produk unggulan desa, kini telah diterima pasar internasional, seperti 600 ton kunyit, temulawak dan jahe dari Ponorogo, diterima pasar di India, Bangladesh dan negara-negara di Timur Tengah.

Kemudian, 12 ton buah-buahan tropis dari Banyuwangi kini telah di ekspor ke Eropa, Timur Tengah dan Singapura.

Produk Songket dari Deli Serdang, kini sudah banyak digunakan dan dikoleksi warga di Dubai, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Singapura, dan Malaysia.

Baca juga: Kasus Penyimpangan Pengadaan Aplikasi Kembang Desa, Polisi Periksa 2 Kepala Dinas

Sebanyak 10 ton Porang dari Lombok Utara juga sudah masuk pasar Korea, Amerika dan Jepang.

Kopi dari Aceh, juga sudah bisa dinikmati di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Tepung Mocaf dari Banjarnegara juga sudah laku di Turki.

"Nilai ekspor produk dari desa, sudah tidak kurang dari Rp 20 miliar," kata Halim.

Ke depan lanjut dia, akan lebih banyak lagi, produk dari desa-desa di Indonesia, berupa kopi, beras organik, kopra, rumput laut, vanili, mete, produk anyaman, pisang cavendish, lada putih, hingga ikan koi siap bersaing secara kompetitif, dan siap diperdagangkan di pasar internasional.

Kelembagaan ekonomi desa, kata Mendes, juga kian menggerakkan dan meningkatkan ekonomi warga desa.

Baca juga: Dalam 7 Tahun, Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 470 Triliun Dana Desa

Untuk meningkatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, sepanjang tahun 2015-2022 dana desa telah dialokasikan Rp 5,8 triliun sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Hasilnya, Kementerian Desa PDTT mencatat, ada Rp 1,8 triliun pendapatan asli desa yang bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDesa di 60.417 desa.

Pada 2014, baru berdiri 8.189 BUM Desa. Kini, pad 2022, sebanyak 60.417 BUM Desa telah beroperasi.

Tercatat pula berdirinya 6.583 BUM Desa Bersama sebagai wujud kerja sama usaha antardesa.