BPBD Jateng Taksir Kerugian Bencana Satu Pekan Terakhir Capai Rp 16 Miliar

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menaksir, kerugian akibat bencana selama 31 Desember 2022 sampai 8 Januari 2023 mencapai Rp 16,018 miliar.

Dari sejumlah kabupaten/kota yang telah melapor, Kabid Kedaruratan BPBD Jateng Dikki Rulli menyebutkan kerugian terbanyak dialami Demak sebanyak Rp9,5 miliar.

“Untuk Semarang, masih dalam proses pendataan untuk kerugian dampaknya,” ujar Dikki dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: 8 Hari Pertama 2023, BNPB Laporkan 41 Bencana Alam yang Didominasi Cuaca Ekstrem

Sementara saat ini pihaknya baru mencatat kerugian yang dialami Brebes, Tegal, Demak, Grobogan, Kudus, Pati, dan Kota Tegal. Sedangkan daerah lainnya masih pendataan dan belum melapor.

Rentetan bencana dan kejadian pada pekan lalu berdampak pada sawah, tambak, rumah rusak, fasilitas umum, hingga infrastuktur.

Untuk total kerugian sawah di Jateng sekitar 15.777 hektare. Sebanyak 8.491 hektare sawah terdampak banjir berada di Demak. Lalu 6.610,86 hektare lainnya di Kota Tegal dan sisanya berada di Pati dan Grobogan.

Kemudian dilaporkan seluas 2.276 hektare tambak di Demak terdampak cuaca ekstrim, gabungan gelombang tinggi, fase pasang, dan hujan lebat.

Sedangkan 86 unit rumah dilaporkan rusak akibat bencana pekan lalu. Paling banyak di Demak sebanyak 69 unit rumah yang terdampak. Lalu disuse Kudus dan Grobogan.

Selanjutnya total fasilitas umum yang dilaporkan rusak sebanyak 22 laporan. Dengan rincian 11 fasilitas umum di Kudus dan 11 lainnya di Pati.

Lalu kerugian infrastruktur yang dilaporkan sejumlah 43 unit. Dengan kerugian terbanyak di Pati yakni 30 unit infrastrutur dan 11 unit di Kudus.

Dari data sementara, tercatat Demak mengalami kerugian terbesar dari bencana pekan lalu. Namun, sampai hari ini data laporan mengenai kerugian di berbagai daerah masih terus berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Penanganan kerugian miliaran rupiah tersebut menjadi tanggung jawab multi sektor. Melalui Belanja Tidak Terduga BPBD dan BPKAD, lalu kegiatan rutin pasca bencana di Disperkim, serta pihak ketiga atau CSR.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum berjalan, saat ini kita masih tahap darurat, dan masih dimungkinkan ada perkembangan dampak,” pungkasnya.

Baca juga: Riset I2: Pemilu 2024, Bencana Alam, dan Ferdy Sambo Dominasi Pemberitaan Media Selama 2022