Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Bengkulu Tuding KLHK Lamban Tindak 13 Perusahaan Perkebunan dan Tambang yang Berkinerja Buruk

Kompas.com - 05/01/2023, 13:15 WIB
Firmansyah,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

BENGKULU, KOMPAS.com - Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga menuding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lamban merespons laporan yang diajukan lembaganya terkait pengaduan 13 perusahaan perkebunan dan tambang berkinerja buruk.

"Pada November 2022 Walhi melaporkan 13 perusahaan yang berkinerja buruk ke KLHK melalui platform resmi pemerintah yaitu lapor.go.id dan pengaduan.menlhk.go.id. Namun hingga kini, laporan kami tak direspons," kata Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, pada kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Dalam catatan Walhi Bengkulu, sebanyak 13 perusahaan di Provinsi Bengkulu mendapatkan peringkat merah penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Proper) tahun 2021-2022. Bahkan ada beberapa perusahaan tambang batubara yang mendapatkan predikat merah 5 kali berturut-turut sejak tahun 2018.

Baca juga: Walhi Laporkan 3 Perusahaan Tambang Batu Bara Bengkulu ke KLHK

"Meski sudah mendapatkan kinerja buruk perusahaan itu masih beraktivitas serta tetap tidak patuh, tidak mentaati tata aturan perundangan yang berlaku," tegas Abdullah.

"Jika merujuk pasal 45 Permen LHK No 1 tahun 2021 tentang Proper, melalui penetapan peringkat Proper, Menteri dapat melakukan penegakan Hukum. Kemudian pada Pasal 47 ayat 4 huruf (b) juga berbunyi peserta Proper tidak taat, Menteri tidak mengubah status pemeringkatan Proper merah, lalu diperkuat pada pasal 48 yang berbunyi Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan terhadap peserta Proper dengan peringkat Merah dan Hitam," papar dia.

Abdullah juga menambahkan, tujuan laporan tersebut dilakukan untuk mendorong penegakan hukum terhadap tiga perusahaan melalui pengaduan resmi ke KLHK atas dugaan pelanggaran dan ketidakpatuhan perizinan atas dugaan pelanggaran hukum sesuai dengan yang tertuang dalam UUPPLH 32/2009.

"Walhi Bengkulu, menilai bahwa Proper ini berpotensi sebagai satu instrument penegakan hukum selain instrument penegakan hukum pidana dan perdata bagi perusahaan yang tak patuh terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup . Kemudian kami juga melihat belum adanya pelibatan masyarakat disekitar konsesi perusahaan dalam penilaian proper perusahaan yang mengikuti proper ini,"

Selain itu Walhi Bengkulu juga mempertanyakan kelayakan beberapa perusahaan yang mendapatkan Proper Biru, karena diduga dinilai belum menunjukan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Baca juga: Aksi Polisi Gadungan di Bengkulu Tipu 2 Perempuan untuk Curi Motor dan Uang

Diketahui KLHK pada tanggal 27 Desember 2022 (27/12/2022), kembali menerbitkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Nomor SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 – 2022.

Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Korban Pelecehan, Wanita di Palembang Ditangkap Usai Siram Air Keras ke Teman Suaminya

Jadi Korban Pelecehan, Wanita di Palembang Ditangkap Usai Siram Air Keras ke Teman Suaminya

Regional
Perahu yang Ditumpangi Pecah lalu Tenggelam, Dua Pemancing di Kotabaru Tewas

Perahu yang Ditumpangi Pecah lalu Tenggelam, Dua Pemancing di Kotabaru Tewas

Regional
Utang Pelanggan Perumda Air Minum Ende Capai Rp 7 Miliar, Ini Penyebabnya

Utang Pelanggan Perumda Air Minum Ende Capai Rp 7 Miliar, Ini Penyebabnya

Regional
Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Ringan

Regional
Jokowi Bagi-bagi Baju Saat Tiba di Mamuju Sulbar, Warga Senang Meski Rebutan

Jokowi Bagi-bagi Baju Saat Tiba di Mamuju Sulbar, Warga Senang Meski Rebutan

Regional
Penganiayaan oleh OTK di Paniai, Seorang Tukang Ojek Meninggal Dunia

Penganiayaan oleh OTK di Paniai, Seorang Tukang Ojek Meninggal Dunia

Regional
Gibran Mengaku Sudah Komunikasi dengan Prabowo soal Putusan MK

Gibran Mengaku Sudah Komunikasi dengan Prabowo soal Putusan MK

Regional
MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Kubu Anies dan Ganjar, Gibran: Kami Tunggu Arahan Pak Prabowo

MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Kubu Anies dan Ganjar, Gibran: Kami Tunggu Arahan Pak Prabowo

Regional
Gara-gara Ditegur Saat Sabung Ayam, Pria di Sumbawa Bacok Teman

Gara-gara Ditegur Saat Sabung Ayam, Pria di Sumbawa Bacok Teman

Regional
Mama Maria Mamu Teteskan Air Mata dan Ucapkan Terima Kasih Saat Terima Donasi Pembaca Kompas.com

Mama Maria Mamu Teteskan Air Mata dan Ucapkan Terima Kasih Saat Terima Donasi Pembaca Kompas.com

Regional
Tagih Utang, Pemuda di Solo Ramai-ramai Rusak Rumah dan Pukul Korban

Tagih Utang, Pemuda di Solo Ramai-ramai Rusak Rumah dan Pukul Korban

Regional
Pernah Dibersihkan Pandawara, Pantai yang Sempat Dijuluki Terkotor Kembali Dipenuhi Sampah

Pernah Dibersihkan Pandawara, Pantai yang Sempat Dijuluki Terkotor Kembali Dipenuhi Sampah

Regional
Kasus Gigitan Anjing di Sikka Terus Bertambah, Kini Mencapai 917

Kasus Gigitan Anjing di Sikka Terus Bertambah, Kini Mencapai 917

Regional
Klarifikasi Wakil Dekan FKIP Unpatti Ambon soal Aksi Banting Pelantang Suara Pedemo: Itu Respons Alamiah

Klarifikasi Wakil Dekan FKIP Unpatti Ambon soal Aksi Banting Pelantang Suara Pedemo: Itu Respons Alamiah

Regional
Syarat Calon Independen di Pilgub Jateng 2024, Minimal Kantongi 1,8 Juta Dukungan

Syarat Calon Independen di Pilgub Jateng 2024, Minimal Kantongi 1,8 Juta Dukungan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com