Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Dilanjutkan, 5 Desa di Blora Bakal Tergenang Air

BLORA, KOMPAS.com - Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang terletak di perbatasan Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur akan dilanjutkan, usai mengalami penundaan akibat refocusing anggaran pandemi Covid-19.

Kepastian untuk melanjutkan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko itu setelah adanya pembahasan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (3/1/2023).

Dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) mengundang sejumlah lembaga Kementerian dan pimpinan daerah.

Baca juga: Setelah Tol Yogyakarta-Solo, Sawah Lestari di Klaten Bakal Terdampak Tol Lingkar Solo, Beras Rojolele Terancam

Direktur Bendungan dan Danau dari Ditjen SDA Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono yang memimpin rakor tersebut mengatakan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko harus segera dilanjutkan karena sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Sehingga pembangunan harus dilanjutkan. Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini. Sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027," ujar dia.

Pihaknya meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan. Selain itu juga menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.

"Ini sangat kompleks, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman yang hadir dalam rakor tersebut menyatakan jajarannya siap mendukung pembangunan Bendung Gerak Karangnongko.

Pihaknya bersyukur adanya Bendung Gerak Karangnongko nantinya dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Pasalnya selama ini Blora bagian selatan ketika kemarau sering mengalami kekeringan.

Hanya saja, Arief meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Baca juga: 2 Bupati Tolak Pembangunan Tol Lingkar Solo, Gibran Bilang Begini

"Beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul," ucap Arief berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu (4/1/2023).

Jika pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tetap dilanjutkan, maka setidaknya ada lima desa di Kecamatan Kradenan yang bakal tergenang.

Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut yakni Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

"Setidaknya ada lima Desa yang nantinya terdampak genangan. Kita minta datanya yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama," kata dia.

Baca juga: Tolak Pembangunan Tol Lingkar Solo, Bupati Klaten: Anak Cucu Kita Nanti Mau Makan Apa kalau Sawah untuk Tol Terus

Lebih lanjut, Arief menerangkan berdasarkan perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektar. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 hektar wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta.

Sedangkan, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah  menyampaikan dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya.

"Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami berharap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu," ucapnya singkat.

Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja, apabila proyek ini berhasil, keberadaannya juga akan bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi dan Tuban.

Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Pemerintah Pusat, diperkirakan proyek ini akan didanai APBN Pusat dengan nilai Rp 1 triliun lebih.