KOMPAS.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, anggaran Pemerintah Provinsi Aceh masih sangat tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.
Hal yang sama juga disebut dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.
“Proporsi anggaran masih besar dari pusat, pendapatan asli daerahnya kecil. Artinya belum ada terobosan kreatif dan belanja anggarannya digunakan lebih besar untuk belanja pegawai dan hanya sekitar 20 persen untuk belanja modal,” kata Tito, di Banda Aceh, Kamis (22/12/2022) seperti dilansir Antara.
Baca juga: Bantuan Logistik Korban Banjir Aceh Utara Disalurkan, Namun Beras Menipis
Pernyataan itu disampaikan Tito di hadapan Pejabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Ketergantungan dengan transfer dana dari pusat, kata Tito, karena minimnya kapasitas fiskal Aceh.
Akibatnya, program yang dijalankan pemerintah di Aceh harus menyesuaikan anggaran tersedia.
“Artinya, jika transfer pusat terkendala maka akan ikut berdampak, tapi apabila daya fiskalnya tinggi dan tidak bergantung pada transfer pusat, maka akan banyak program yang dapat dijalankan karena uang yang tersedia banyak. Aceh merupakan provinsi kelima terbesar alokasi anggarannya,” katanya pula.
Baca juga: Berpelesir dari Lampung ke Aceh via Tol Trans-Sumatera, Segini Tarifnya
Menurut dia, seiring jabatan kepala daerah dari gubernur, bupati dan wali kota dijabat oleh penjabat (Pj), maka ini menjadi momentum memperbaiki manajemen pemerintah dan sistem pemerintahan menuju percepatan pembangunan Aceh.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.