UMK Batam 2023 Direkomendasikan Naik Jadi Rp 4,5 Juta

BATAM, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Batam (Pemkot) Batam akhirnya merekomendasikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2023 sebesar Rp 4.500.440 kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Angka ini naik 6,97 persen atau Rp314.081 dibanding UMK Batam2022.  

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, rekomendasi UMK yang disampaikan ke Gubernur Kepri berdasarkan pembahasan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Baca juga: Buruh Desak Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2023 di Jabar Sesuai Rekomendasi Bupati dan Wali Kota

“Dari hasil pembahasannya, kami memutuskan UMK Batam Rp 4,5 juta atau naik sebesar 6,97 persen atau Rp 314.081 dibandingkan besaran di tahun 2022 lalu,” kata Rudi ditemui di Sekupang, Selasa (7/12/2022).

Usulan tersebut, sambung Rudi sudah disetujui Wali Kota Batam HM Rudi dan diserahkan ke Gubernur Kepri. 

“Kalau tidak ada halangan, hari ini, Rabu (7/12/2022) SK-nya diterbitkan, karena sebelumnya rekomendasi tersebut juga sudah dirapatkan di DPK Kepri,” jelas Rudi.

Baca juga: UMK Salatiga Diusulkan Naik 6,8 Persen, Buruh Mengaku Harus Hidup Irit

Terpisah, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, nilai rekomendasi UMK Rp 4,5 juta merupakan jalan keluar dari angka yang diusulkan rekan-rekan buruh senilai Rp 5,3 juta.

“Setidaknya UMK Rp 4,5 juta bisa menjadi win-win solution dari angka yang diusulkan oleh rekan-rekan buruh. Angka tersebut naik Rp 314 ribu dari UMK Batam 2022,” jelas Amsakar.

Ditanya terkait nilai alfa yang dipermasalahkan para buruh di Batam, menurutnya angka tersebut sudah dibahas saat pembahasan DPK Batam.

Hasil pembahasan DPK menurutnya sudah ada upaya menaikkan upah tahun ini lebih baik dari pada tahun sebelumnya, yakni Rp 314 ribu.

 “Kami berharap dalam proses penetapan angka ini tidak ada masalah lagi. Sehingga Batam tetap kondusif terkait UMK ini, lagian angka yang direkomindasikan Pemkot Batam nilainya berada di tengah-tengah jika dibandingkan dengan usulan rekan Buruh dan nilai UMP yang ditetapkan Provinsi Kepri,” pungkas Amsakar.