Komnas HAM Kunjungi Wadas, Warga Kontra Tambang Minta Ganjar Pranowo hingga Presiden Dievaluasi

PURWOREJO, KOMPAS.com - Warga kontra tambang di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kembali menyampaikan aspirasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Warga meminta adanya evaluasi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga presiden RI Jokowi Widodo terkait rencana tambang yang berada di desanya. Aspirasi warga tersebut disampaikan kepada Anggota Komnas HAM), Hari Kurniawan.

Salah satu warga kontra tambang Siswanto mengatakan, perjuangan warga sudah dilakukan sejak 2015, bahkan penolakan tambang tersebut berlangsung hingga 2022. Dari sekian upaya yang dilakukan, menurut Siswanto, perjuangan warga kontra tidak dianggap karena rencana tambang terus dilakukan.

Baca juga: Dapat Ganti Rugi Rp 1 Miliar, Warga Wadas Ini Pilih Gunakan Uangnya untuk Beli Rumah di Sleman

"Aspirasi warga terus disampaikan. Baik dari tingkat pemerintagan paling bawah, dari Kepala Desa sampai Presiden berkaitan dengan persoalan Wadas. Tapi sampai hari ini sama sekali enggak ada respons atau tindakan tindakan yang diinginkan warga (penolak tambang) wadas," kata Siswanto saat dihubungi, Senin (5/12/2022).

Untuk itulah, dengan adanya kunjungan Komnas HAM di Desa Wadas pada Sabtu (4/12/2022) mereka menyampaikan aspirasinya.

Siswanto mengatakan warga saat ini sedang dalam tekanan dan bayang-bayang Konsinyasi. Berembus kabar, warga yang tak kunjung menyerahkan tanahnya akan berujung Konsinyasi atau pengambilan uang ganti rugi di Pengadilan.

"Mereka mendapat informasi, pengambil konsinyasi di pengadilan pun katanya tidak mudah," ujarnya.

Diketahui, dalam pertemuan itu,perwakilan Komnas HAM Hari Kurniawan juga akan membuka kembali kasus dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, beberapa waktu yang lalu.

Dugaan kekerasan itu dilakukan, karena warga Wadas menolak rencana pemerintah yang menetapkan desa itu sebagai lokasi pertambangan batuan andesit untuk material pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.

Baca juga: Bertemu Komisi III Soal Wadas, Ganjar: Pengambilan Andesit Hanya untuk Pembangunan Bendungan Bener

"Tidak menutup kemungkinan kami akan membuat tim ad hoc untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dialami warga Wadas," ujar Hari saat mengunjungi Desa Wadas.

Di Desa Wadas, Hari Kurniawan, yang menjadi anggota komisioner baru periode 2022-2027 bertemu dengan puluhan warga Wadas yang masih konsisten menolak tambang. Warga menilai tambang tersebut akan merusak lingkungan dan warga akan kehilangan tanah pertaniannya.

"Bila tim ad hoc terbentuk, kami akan turun lagi ke Wadas untuk melakukan penyelidikan," kata hari melalui keterangan tertulis yang diterima pada Senin (5/12/2022) sore.

Dalam rilis resminya warga menyebut, aparat kepolisian diduga melakukan represi terhadap warga pada April 2021 dan Februari 2022.

Pada peristiwa April 2021, banyak kaum perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan saat menghadang aparat kepolisian yang memaksa masuk ke Desa Wadas.

Sedangkan pada Februari 2022, puluhan warga Wadas mengalami kekerasan dari aparat dan ditahan di kantor polisi.

Baca juga: Dikunjungi DPR RI, Warga Wadas Titip 3 Tuntutan Kepada Ganjar

Hari menambahkan Komnas HAM akan membuka Kembali kasus Wadas karena temuan dan rekomendasi komisioner Komnas HAM periode sebelumnya (2017-2022) tidak memuaskan warga.

Pihaknya akan membicarakan kasus ini dalam rapat paripurna Komnas HAM pada tanggal 12 dan 13 Desember ini.

Komnas HAM periode 2022-2027 menargetkan kasus agraria dalam program kerja enam bulan pertama. Saat ini sudah ada 800-an laporan konflik agraria, sedangkan laporan kekerasan yang dilakukan polisi menduduki peringkat pertama dengan 1600-an kasus.

Salah satu Warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Talabudin mempertanyakan mengapa berbagai audiensi dan aksi protes yang dilakukan warga Wadas kontra tambang tidak pernah mendapat respon positif dari pemerintah.

"Sebenarnya hak asasi manusia itu ada atau tidak? Sepertinya HAM itu tidak ada di Wadas," ujarnya.

Baca juga: Dapat Rp 8 Miliar, Warga Wadas yang Demo Tolak Tambang di Kantor Ganjar Mau Berangkatkan Orangtua Naik Haji

Sementara itu Dhanil Al Ghifary dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang mendampingi warga Wadas mengatakan aparat polisi yang datang ke Wadas itu bukan untuk melakukan pengawalan proses pelepasan tanah tetapi adalah bentuk agresi.

Pasalnya jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak hanya 250 personil seperti dilaporkan dalam temuan Komnas HAM periode lama. "Kami melihat itu adalah bentuk pelanggaran HAM berat," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah sedang membangun Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan Wonosobo untuk keperluan pengairan, listrik dan menyuplai air untuk bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA)

Sehingga dengan alasan tersebut Pemerintah dan pemrakarsa memilih desa Wadas sebagai tempat yang akan di tambang batuan andesitnya.