Warga Mengeluh BBM Langka di Lembata, Pemkab: Kuota Kita Lebih Rendah dari Daerah Lain

LEMBATA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) menanggapi banyaknya keluhan warga terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama beberapa bulan terakhir.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lembata El Mandiri El mengatakan, kelangkaan disebabkan berkurangnya kuota BBM yang dialokasikan ke wilayah itu.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkab Lembata Minta Kuota Minyak Tanah Ditambah

Bahkan kuota yang diterima tidak sebanding dengan kabupaten lain, seperti Nagekeo, Alor dan Malaka.

"Kita masih lebih rendah (dibandingkan) dengan daerah lain," ujar El saat dihubungi, Jumat (2/12/2022).

Ia mencontohkan, tahun 2022, Kabupaten Nagekeo mendapat kuota BBM jenis solar dan premium sebanyak 8.743 kL, Alor 10.858 kL, Malaka 6.436 kL, sedangkan Lembata hanya mendapat 4.425 kL.

Kuota ini, beber El, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi masyarakat Lembata.

Baca juga: 2 Kelompok Pemuda di Atambua NTT Bentrok, 4 Lapak Pedagang Rusak, 1 Sepeda Motor Hangus Dibakar

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata mencatat, jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak, 141.354 jiwa.

Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 135.930 jiwa.

"Daerah ini juga memiliki karakteristik khusus sebagai kabupaten kepulauan yang mempunyai ketergantungan sangat tinggi terhadap suplai barang dari luar termasuk BBM," ujarnya.

Di sisi lain, beber El, terdapat kenaikan jumlah kendaraan, peralatan pertanian dan perahu motor nelayan yang sangat signifikan.

Sehingga, apabila kenaikan ini tidak diimbangi dengan alokasi BBM maka berpotensi terjadi kelangkaan di Lembata.

"Alat dan mesin pertanian 64 unit, kebutuhan BBM tahun 2022, 34.200 liter. Tahun 2023 diproyeksi naik menjadi 44.460 liter. Begitu juga dengan kapal nelayan ada 723 unit kebutuhan BBM, 2.333.250 liter, diproyeksikan tahun 2023 naik menjadi 3.033.225 liter," jelas dia.

Baca juga: 6 Desa di Lembata Akan Jadi Rujukan Studi Banding Penanganan Masalah Stunting

"Belum lagi kalau ditambah dengan kendaraan yang saat ini berjumlah 22.822 unit," lanjutnya.

El menuturkan, pemerintah telah mendatangi Pertamina Patra Niaga di Maumere, Kabupaten Sikka, Selasa (4/10/2022) lalu.

Berdasarkan hasil dialog, pihak pertamina menyarankan untuk mengajukan surat permohonan penambahan kuota ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta.

"Kita surat bersurat ke BPH Migas, kita minta tambah kuota 708 kl untuk solar, premium 618 kl, dan minyak tanah 650 kl. Sehingga totalnya untuk tahun 2023, solar 3.070 kl, premium 2.681 kl, dan minyak tanah 2.818 kl," ujarnya.