Hadapi Isu Resesi 2023, BI Perwakilan Kepri Siapkan 8 Strategi

BATAM, KOMPAS.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, telah memiliki delapan strategi untuk menghadapi isu resesi ekonomi yang kemungkinan terjadi pada 2023.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Adidoyo Prakoso menyebut, strategi ini diharap tetap dapat membuat perekonomian Kepri stabil.

"Kondisi perekonomian di 2023, dihadapkan pada sejumlah tantangan terutama dari sisi eksternal sejalan dengan meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global, yang diikuti dengan peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga. Sehingga berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global," kata Adidoyo Prakoso sesaat setelah Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 yang digelar secara hibrid, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Untuk itu, Adidoyo menerangkan langkah pertama yang akan diterapkan adalah menjaga konsumsi rumah tangga agar tetap tumbuh tinggi.

Langkah ini menurutnya harus sejalan dengan mengendalikan tingkat inflasi pada level yang rendah, dan stabil serta terus mendorong penyaluran bansos dengan tepat waktu dan sasaran.

"Upaya mendorong konsumsi rumah tangga ini, perlu didukung dengan memastikan tetap tingginya mobilitas masyarakat," papar Adidoyo.

Kemudian langkah kedua, mengoptimalkan dampak ekonomi dari belanja pemerintah daerah baik APBN maupun APBD.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan akselerasi sejak awal tahun, khususnya untuk belanja modal dan infrastruktur yang banyak terkonsentrasi pada akhir tahun.

"Ketiga, meningkatkan daya saing investasi dengan terus melakukan inovasi yang dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang semakin kondusif seperti inovasi terkait kemudahan perizinan usaha dan insentif yang dapat mendorong investasi, serta diperkuat dengan promosi investasi baik domestik maupun luar negeri," terang Adidoyo.

Selanjutnya, mendorong program hilirisasi komoditas unggulan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) di Kepulauan Riau.

Progam ini juga sekaligus dapat meningkatkan keterkaitan antar sektor ekonomi dan nilai tambah produk yang dihasilkan.

"Di sini posisi strategis Provinsi Kepri di lintasan jalur perdagangan internasional perlu dioptimalkan sebagai keunggulan komparatif," ungkap Adidoyo.

Kelima, menurunkan tingkat pengangguran dengan memperkuat link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja.

Dalam konteks tersebut, lembaga pendidikan memiliki peranan penting untuk menghasilkan alumni dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Program pendidikan vokasi maupun keberadaan balai latihan kerja milik Pemerintah perlu terus diperkuat termasuk dengan menyediakan sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan.

Selain itu semangat kewirausahaan di generasi muda juga perlu terus ditumbuhkembangkan.

"Selanjutnya, meningkatkan kapasitas dan memperkuat kelembagaan petani, nelayan dan UMKM serta mendorong kemitraan dengan industri dan digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pemasaran maupun pembiayaan," jelas Adidoyo.

Ketujuh, mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan status Free Trade Zone (FTZ) sebagai keunggulan komparatif Kepri untuk menarik investasi.

Baca juga: Lawan Resesi, Ribuan UMKM di Indonesia Merapat ke Bandung

Keberadaan KEK Batam Aero Technic sebagai pusat industri pemeliharaan pesawat perlu terus didorong agar dapat melayani pasar nasional maupun regional sehingga dapat berkontribusi dalam menambah penerimaan devisa.

Keberadaan KEK Nongsa Digital Park perlu terus diakselerasi, agar dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi digital yang terintegrasi di Indonesia.

"Kedelapan, memperkuat pemulihan sektor pariwisata melalui penguatan sinergi antar pelaku usaha pariwisata dan Pemerintah Daerah serta promosi pariwisata," pungkas Adidoyo.