Soal Batal Cairnya Anggaran RTLH Rp 5,9 Miliar, Bupati Purworejo: Beri Saya Waktu untuk Menyelesaikan Masalah Ini

PURWOREJO, KOMPAS.com - Warga dan ratusan kades serta perangkat desa kembali menggeruduk kantor Bupati Purworejo Selasa (29/11/2022), karena batal cairnya anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 5,9 miliar.

Berbeda dengan sehari sebelumnya, Bupati Purworejo Agus Bastian kali ini hadir menemui demonstrans dan berdialog bersama di ruang pertemuan Arahiwang kompleks Kantor Bupati Purworejo.

Dalam dialog ini, Bupati Agus Bastian meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan bantuan RTLH tahun 2022 yang kabarnya telah dibatalkan.

Baca juga: Bupati Purworejo Janji Cairkan Bantuan Pembangunan RTLH di Bulan Desember

"Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah Ini, karena saya harus konsolidasi dan koordinasi dengan semua pihak," kata Agus Bastian saat dialog.

Agus menambahkan, pihaknya meminta waktu sebelum akhir Desember 2022 untuk menyelesaikan soal gagal cairnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2022 sebanyak 398 rumah miskin sebesar Rp 5,9 miliar.

Waktu tersebut akan ia gunakan untuk berkoordinasi dengan semua pihak baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kalau bisa akan kita laksanakan sebelum Desember 2022. Butuh waktu yang cukup lama, tunggulah sebentar Insya Allah semuanya bisa diselesaikan," kata Bupati.

Aksi demonstrasi tersebut dipelopori oleh Polosoro (Paguyuban Kades se Purworejo), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Forum BPD Purworejo dan warga. Mereka berorasi di depan Kantor Bupati Purworejo sebelum masuk untuk berdialog dengan Agus Bastian.

Bupati berpesan, seandainya uang bantuan RTLH ini bisa dicairkan, uang tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar utang material. Ia meminta pengusul bantuan untuk menyiasati bagaimana caranya agar uang tersebut dibelanjakan, bukan untuk bayar utang.

Baca juga: Gagal Temui Bupati Purworejo soal Batal Cairnya RTLH Rp 5,9 Miliar, Demonstran Ancam Turunkan Massa Lebih Banyak

Agus juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu penyelesaian persoalan ini hingga akhir tahun 2022.