Soal Batal Cairnya Anggaran RTLH Rp 5,9 Miliar, Bupati Purworejo: Beri Saya Waktu untuk Menyelesaikan Masalah Ini

PURWOREJO, KOMPAS.com - Warga dan ratusan kades serta perangkat desa kembali menggeruduk kantor Bupati Purworejo Selasa (29/11/2022), karena batal cairnya anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 5,9 miliar.

Berbeda dengan sehari sebelumnya, Bupati Purworejo Agus Bastian kali ini hadir menemui demonstrans dan berdialog bersama di ruang pertemuan Arahiwang kompleks Kantor Bupati Purworejo.

Dalam dialog ini, Bupati Agus Bastian meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan bantuan RTLH tahun 2022 yang kabarnya telah dibatalkan.

Baca juga: Bupati Purworejo Janji Cairkan Bantuan Pembangunan RTLH di Bulan Desember

"Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah Ini, karena saya harus konsolidasi dan koordinasi dengan semua pihak," kata Agus Bastian saat dialog.

Agus menambahkan, pihaknya meminta waktu sebelum akhir Desember 2022 untuk menyelesaikan soal gagal cairnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2022 sebanyak 398 rumah miskin sebesar Rp 5,9 miliar.

Waktu tersebut akan ia gunakan untuk berkoordinasi dengan semua pihak baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kalau bisa akan kita laksanakan sebelum Desember 2022. Butuh waktu yang cukup lama, tunggulah sebentar Insya Allah semuanya bisa diselesaikan," kata Bupati.

Aksi demonstrasi tersebut dipelopori oleh Polosoro (Paguyuban Kades se Purworejo), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Forum BPD Purworejo dan warga. Mereka berorasi di depan Kantor Bupati Purworejo sebelum masuk untuk berdialog dengan Agus Bastian.

Bupati berpesan, seandainya uang bantuan RTLH ini bisa dicairkan, uang tersebut tidak boleh digunakan untuk membayar utang material. Ia meminta pengusul bantuan untuk menyiasati bagaimana caranya agar uang tersebut dibelanjakan, bukan untuk bayar utang.

Baca juga: Gagal Temui Bupati Purworejo soal Batal Cairnya RTLH Rp 5,9 Miliar, Demonstran Ancam Turunkan Massa Lebih Banyak

Agus juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu penyelesaian persoalan ini hingga akhir tahun 2022.

"Uang ini masih utuh masih ada, uang nya pasti akan dibayar pak, sabar to. Kita butuh waktu pak, yang penting jagan untuk bayar utang pak," ucapnya dihadapan kades-kades yang hadir.

Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi menambahkan, sebelum pertemuan ini, pihak eksekutif, legislatif dan aparat penegak hukum (APH) sudah bertemu. Dalam pertemuan tersebut ketiga elemen ini membahas solusi persoalan RTLH.

Baca juga: Anggaran RTLH Rp 5,9 Miliar Batal Cair, Warga dan Perangkat Desa Purworejo Bakal Demo Besar-besaran

"Solusi-solusi ini sudah kita godok bersama biar semuanya clean and clear tidak ada permasalahan. Jadi nanti akan tetap dilaksanakan," kata Dion.

Dion menambahkan, salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh para pengusul bantuan yakni dengan melengkapi proposal dan data-data pendukungnya. Hal itu menjadi salah satu jalan tengah yang akan dilaksanakan kedepannya.

"Proposal dan sebagainya nanti akan diperbaiki untuk menjadi dasar pencairan yang sesuai dengan by name dan NIK yang sudah ada," tambah Dion.