Respons Penambangan Ilegal yang Tak Berhenti, Begini Usulan Ganjar

SEMARANG, KOMPAS.com – Merespons penambangan ilegal yang tak henti-henti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal ini.

Nantinya, jika mendapati laporan masuk dan dipastikan kegiatan tambang ilegal itu ada, para penambang itu akan diedukasi.

Baca juga: Soal Tambang Ilegal di Klaten, Ganjar: Saya Tahu Bekingnya Gede-gede di Sana

Bila menolak arahannya, aktivitas tambang dihentikan paksa dan masuk proses hukum.

“Nah, kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan, insya Allah akan nyaman, nah kita atur,” kata Ganjar usai acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jateng dan DIY, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (28/11/2022).

Ia berharap seluruh komponen satu pandangan dalam menangani galian C ilegal.

Baca juga: Diteriaki Ganjar Presiden oleh Kepala Desa, Ganjar: Tolong Volumenya Dikecilkan Dulu

Jika itu terjadi, Ganjar yakin tata ruang di daerah lebih baik dan mengurangi risiko bencana dan meningkatkan pendapatan daerah.

Acara itu dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara virtual. Lalu, hadir langsung Direktur Koordinasi Supervisi Wil III KPK RI Brigjen Bachtiar Ujang Purnama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, beserta 35 kepala daerah dan forkopimda terkait.

Ganjar mengatakan, seminar ini menjadi penting karena selama ini masyarakat banyak mengeluh soal akses jalan rusak hingga sumber mata air hilang.

Sebelumnya, ia menggagas Satgas Puser Bumi bersama Polda Jawa Tengah. Namun, penindakan sering gagal ditindak karena informasinya bocor.

“Nah, kalau itu nanti bisa disampaikan, bisa tertata, mitigasinya nanti akan ada hal yang baik,” ujarnya.

Ganjar mengapresiasi kedatangan KPK, Bareskrim, Kejaksaan, Kementerian ESDM, dan Kemendagri yang hadir memberikan seminar tersebut.

Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Ganjar membayangkan tak ada lagi cerita jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang overload dan kelebihan dimensi.

“Kemudian pendapatan daerahnya bisa masuk, apalagi dalam konteks perizinan, agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok dan ilegal dan kita mendiamkan saja,” tegasnya.

Ganjar juga berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan, khususnya di Jawa Tengah.

“Ini sogokannya juga ceritanya kan mengerikan, jangan sampailah itu cerita itu benar,” jelasnya.