Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UMP Sumsel 2023 Naik Jadi Rp 3,4 Juta, Apindo Ajukan Judicial Review

Kompas.com - 28/11/2022, 16:19 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com- Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan diputuskan akan naik menjadi Rp 3.404.177,24 pada Januari 2023 mendatang dari semula Rp 3.144.446.

Kenaikan itu diputuskan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumsel No.877/kpts/Disnakertrans/2022 tertanggal 28 November tentang UMP 2023 yang dikeluarkan hari ini, Senin (28/11/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan SA Supriyono mengatakan, kenaikan UMP sebesar 8,26 persen atau sebesar Rp 259.731 dari UMP 2022 harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang ada di Sumsel.

Baca juga: UMP DI Yogyakarta Ditetapkan Rp 1,98 Juta, Perusahaan Melanggar Bisa Dicabut Izinnya

“UMP ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan juga dilarang mengurangi atau menurunkan UMP yang sudah ditetapkan tersebut,”kata Supriyono saat memberikan keterangan pers, Senin (28/11/2022).

Supriyono menegaskan, aturan penetapan UMP itu mengikat bagi seluruh perusahaan. Bahkan, bila ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan tersebut, akan dikenakan denda maksimal Rp 400 juta atau kurungan satu tahun penjara berdasarkan pasal 185 UU Nomor 11 tahun 2020.

“Penetapan UMP 2203 telah melalui Rapat Dewan Pengupahan yang telah diselenggarakan 18 November 2022 lalu.  Ini produknya dari Dewan pengupahan yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Kalaupun ada keberatan, maka silahkan melalui jalur yang benar,”ujarnya.

Terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel berpendapat bahwa penetapan UMP tersebut ditetapkan secara sepihak. Sehingga, mereka akan mengajukan Judicial Review ke Mahkama Konstitusi (MK).

Baca juga: Ini Besaran UMP NTB 2023, Naik Rp 164.195

“Penetapan UMP Sumsel 2023 yang baru diumumkan Pemprov Sumsel tidak berlandaskan aturan yang benar. Seharusnya pemerintah menggunakan formulasi yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sementara dasar yang menjadi penetapan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 18 Tahun 2022,”ujar Ketua Apindo Sumsel, Sumarjono.

Sumarjono mengaku, mereka sebetulnya tak mempermasalahkan besaran nilai kenaikan UMP yang ditetapkan. Hanya saja, mereka menyebut bahwa penetapan itu dilakukan oleh pemerintah secara sepihak.

“Sebagai pengusaha kami tetap patuh dengan pemerintah asalkan memiliki landasan yang benar. Kalau pakai PP 36 tentu kami terima," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

La Vogue Antique, Toko Barang Antik Pertama yang Berdiri Sejak Tahun 1980-an di Kota Semarang

La Vogue Antique, Toko Barang Antik Pertama yang Berdiri Sejak Tahun 1980-an di Kota Semarang

Regional
Ganjar Libatkan Perguruan Tinggi Atasi Kemiskinan di Jateng, Target 2024 Pengentasan Kemiskinan Selesai

Ganjar Libatkan Perguruan Tinggi Atasi Kemiskinan di Jateng, Target 2024 Pengentasan Kemiskinan Selesai

Regional
Jadi Tersangka Korupsi Dana SPALD di Toraja Utara, Kejari Tahan Kepala Lembang Polo Padang

Jadi Tersangka Korupsi Dana SPALD di Toraja Utara, Kejari Tahan Kepala Lembang Polo Padang

Regional
1 Lagi Tersangka Korupsi E-KTP di Seram Bagian Barat Diserahkan ke Jaksa

1 Lagi Tersangka Korupsi E-KTP di Seram Bagian Barat Diserahkan ke Jaksa

Regional
Sidang Suap PMB Unila, Waketum MUI Disebut Titip 24 Calon Mahasiswa ke 6 Universitas lewat Ditjen Dikti

Sidang Suap PMB Unila, Waketum MUI Disebut Titip 24 Calon Mahasiswa ke 6 Universitas lewat Ditjen Dikti

Regional
Sebuah Hotel di Lombok Timur Dibakar Massa

Sebuah Hotel di Lombok Timur Dibakar Massa

Regional
Diteror dan Dipaksa Minta Maaf Setelah Kritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Diteror dan Dipaksa Minta Maaf Setelah Kritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Regional
[POPULER NUSANTARA] Sosok Rheo Fernandes yang 'Dijodohkan' dengan Kaesang | Gibran Kembali Digandeng Megawati

[POPULER NUSANTARA] Sosok Rheo Fernandes yang "Dijodohkan" dengan Kaesang | Gibran Kembali Digandeng Megawati

Regional
Hujan Deras, Tebing 100 Meter di Rest Area Ungaran Longsor

Hujan Deras, Tebing 100 Meter di Rest Area Ungaran Longsor

Regional
Bertemu Kapolda NTT, Nono Sang Bocah Juara Sempoa Dunia Ingin Jadi Polisi

Bertemu Kapolda NTT, Nono Sang Bocah Juara Sempoa Dunia Ingin Jadi Polisi

Regional
Pengamat: 2 Kali Digandeng Megawati, Gibran Ada di Bawah Lindungan Beliau, Tidak Boleh Diganggu

Pengamat: 2 Kali Digandeng Megawati, Gibran Ada di Bawah Lindungan Beliau, Tidak Boleh Diganggu

Regional
2 Pencuri HP Sopir Truk di Bengkalis Riau Ditangkap, Sudah Beraksi di 16 Lokasi

2 Pencuri HP Sopir Truk di Bengkalis Riau Ditangkap, Sudah Beraksi di 16 Lokasi

Regional
Ikat Kaki dan Tangan Keponakan yang Masih Balita, Wanita di NTT Ditetapkan Tersangka

Ikat Kaki dan Tangan Keponakan yang Masih Balita, Wanita di NTT Ditetapkan Tersangka

Regional
Ada 11 TKW Jadi Korban Wowon Cs, 2 Dibunuh, 7 Masih Hidup dan 2 Belum Diketahui Keberadaannya

Ada 11 TKW Jadi Korban Wowon Cs, 2 Dibunuh, 7 Masih Hidup dan 2 Belum Diketahui Keberadaannya

Regional
Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Belajar 50 SLB di Sumbar, Polisi Minta Audit Kerugian Negara

Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Belajar 50 SLB di Sumbar, Polisi Minta Audit Kerugian Negara

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.