Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK Minta Pemprov NTT Kaji Ulang Rencana Tarif Rp 3,75 Juta di TN Komodo

Kompas.com - 23/11/2022, 21:33 WIB
Nansianus Taris,
Andi Hartik

Tim Redaksi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengkaji ulang Pergub yang mewajibkan wisatawan membayar kontribusi sebesar Rp 3,75 juta saat mengunjungi Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo.

Siti Nurbaya menjelaskan, Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo, tertanggal 28 Oktober 2022, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Sandiaga Uno Terima Masukan dari Pelaku Wisata agar Tarif Baru Masuk TN Komodo Bersifat Opsional

Pergub itu menjadi dasar hukum PT Flobamor, BUMD milik Pemprov NTT, menerapkan tarif masuk Rp 3,75 juta kepada setiap wisatawan yang mengunjungi Pulau Komodo dan Pulau Padar dengan dalih konservasi. Padahal, tidak ada peraturan pemerintah yang mewajibkan wisatawan memberikan kontribusi tertentu dalam hal pengelolaan kawasan taman nasional.

"Wisatawan dapat berkontribusi langsung dengan membeli karcis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Komodo sesuai dengan PP No 12 Tahun 2014 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian Kehutanan. Pada peraturan pemerintah tersebut, tidak ada pasal atau butir ayat yang mengatur bahwa wisatawan wajib memberikan kontribusi finansial selain dengan membayar besaran yang ditetapkan dalam peraturan dimaksud," tegas Menteri Siti Nurbaya seperti dikutip dalam salinan Surat Menteri KLHK kepada Gubernur NTT yang diterima Kompas.com, Rabu siang.

Baca juga: Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Ditunda, Sudah Ada Turis yang Jajal Tarif Rp 3,75 Juta Per Orang

Tidak hanya itu, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT melalui PT Flobamor melakukan pengawasan penyelenggaraan KSDAH dan ekosistemnya di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan di sekitarnya dengan luas 712,12 hektar, bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta peraturan turunannya.

"Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kawasan Taman Nasional Komodo dilakukan sepenuhnya oleh Balai Taman Nasional Komodo selaku UPT yang mendapatkan mandat," tegas dia.

Karena itu, pihaknya meminta Gubernur NTT untuk mengkaji ulang Pergub tersebut terutama yang menjadi catatan KLHK.

Halaman:


Terkini Lainnya

BKSDA: Harimau yang Muncul di PTPN 7 Pesawaran Jenis Kucing Emas

BKSDA: Harimau yang Muncul di PTPN 7 Pesawaran Jenis Kucing Emas

Regional
Usai Dipecat Nyabu, Mantan Polisi di Riau Ini Ditangkap karena Edarkan Narkoba

Usai Dipecat Nyabu, Mantan Polisi di Riau Ini Ditangkap karena Edarkan Narkoba

Regional
Hanya Punya 4 Kursi, Gerindra Jadi Favorit Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Semarang

Hanya Punya 4 Kursi, Gerindra Jadi Favorit Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Semarang

Regional
Mahasiswa Sebut Bupati Halmahera Utara yang Bubarkan Demonstrasi Pakai Parang Dilaporkan ke Bareskrim

Mahasiswa Sebut Bupati Halmahera Utara yang Bubarkan Demonstrasi Pakai Parang Dilaporkan ke Bareskrim

Regional
Soal Kasus Dugaan Kekerasan Oknum Guru kepada Santri di Makassar, Yayasan Sebut Pelaku Sudah Dipecat

Soal Kasus Dugaan Kekerasan Oknum Guru kepada Santri di Makassar, Yayasan Sebut Pelaku Sudah Dipecat

Regional
Puluhan Kendaraan Bodong Ditemukan di Sukolilo Pati, 3 Orang Diperiksa

Puluhan Kendaraan Bodong Ditemukan di Sukolilo Pati, 3 Orang Diperiksa

Regional
Lebih Awal Sehari, Shalat Idul Adha Majelis Tafsir Al Quran Digelar Minggu

Lebih Awal Sehari, Shalat Idul Adha Majelis Tafsir Al Quran Digelar Minggu

Regional
Pj Bupati Tangerang Andi Ony Pantau Stok dan Harga Sembako di Pasar Gudang Tigaraksa

Pj Bupati Tangerang Andi Ony Pantau Stok dan Harga Sembako di Pasar Gudang Tigaraksa

Kilas Daerah
Berawal dari Pesta Miras, 2 Siswi SMP di Ambon Dicabuli 3 Temannya di Kuburan

Berawal dari Pesta Miras, 2 Siswi SMP di Ambon Dicabuli 3 Temannya di Kuburan

Regional
Presiden Jokowi Dijadwalkan Shalat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah

Presiden Jokowi Dijadwalkan Shalat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah

Regional
Tak Mau Bantu Kerja dan Marah-marah, Istri Dibunuh Suami di Kampar

Tak Mau Bantu Kerja dan Marah-marah, Istri Dibunuh Suami di Kampar

Regional
Peternak di Deli Serdang Tewas Diserang Puluhan Orang Bersajam, Sebulan Kemudian Anaknya Juga Diserang

Peternak di Deli Serdang Tewas Diserang Puluhan Orang Bersajam, Sebulan Kemudian Anaknya Juga Diserang

Regional
Nelayan Karangantu Keluhkan Pencemaran Laut hingga Pedangkalan ke Ketua DPRD Banten

Nelayan Karangantu Keluhkan Pencemaran Laut hingga Pedangkalan ke Ketua DPRD Banten

Regional
Pembunuh Pensiunan PTPN V di Pekanbaru Ditangkap di Banyuwangi

Pembunuh Pensiunan PTPN V di Pekanbaru Ditangkap di Banyuwangi

Regional
Di Bawah Kepemimpinan Pj Bupati Andi Ony, Realisasi Pajak Daerah Naik Rp 99 Miliar

Di Bawah Kepemimpinan Pj Bupati Andi Ony, Realisasi Pajak Daerah Naik Rp 99 Miliar

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com