Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Provinsi Papua Barat Daya, Filep Wamafma Ingatkan Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Kompas.com - 22/11/2022, 18:39 WIB

SORONG, KOMPAS.com - Anggota DPD RI Filep Wamafma mengatakan, peresmian Provinsi Papau Barat Daya harus menjawab tantangan masalah pendidikan dan kesehatan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Filep saat bertatap muka dengan bupati dan wali kota wilayah Sorong Raya di Gedung Lambert Jitmau, Senin (21/11/2022).

Baca juga: 15 Rumah di Pulau Doom Sorong Hangus Terbakar, Petugas Sempat Kesulitan Padamkan Api

"Masyarakat adat Papua itu subjek paling utama dalam segala kebijakan. Subyek indikator Papua maju, orang Papua indikatornya. Saya melihat bapak-bapak yang duduk di depan sebagai calon pemimpin Papua Barat Daya, jadi saya langsung ingatkan," kata Filep di Sorong, Senin.

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Barat itu mengingatkan calon pemimpin di provinsi baru itu agar tak melupakan pendidikan bagi anak-anak di wilayah itu.

Anak-anak asli Papua, kata dia, tak boleh sampai putus sekolah. 

"Ingat kita ini pelaku sejarah masa ini tetapi generasi yang akan datang mereka adalah generasi mendapat tantangan masa depan. Oleh sebab itu saya ingatkan sektor pendidikan penting sebagai benteng terakhir orang Papua menghadapi era globalisasi," ujarnya.

Filip tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga yang selalu menemui anak-anak putus sekolah untuk memberikan motivasi.

"Bayangkan saja kalau hari ini generasi kita ini tidak sekolah, siapa yang mau mengisi Provinisi Papua Barat Daya, siapa mau mengisi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pengunungan, tidak ada yang mengisi Provinisi ini SDM kita lemah," ungkapnya.

Filep juga mengingatkan masalah kesehatan dan kualitas rumah sakit di wilayah itu. Ia menyebut warga yang memiliki kemampuan ekonomi baik bisa berobat ke luar Papua.

Namun, warga berprofesi sebagai petani, buruh, dan nelayan, yang biasanya berobat ke puskesmas atau rumah sakit di daerah harus mendapat perhatian dari pemerintah.

 

"Ini persoalan riil, saya harap ini yang harus kita pecahkan, kehadiran provinisi ini tidak semata-mata sebagai perjuangan kita tetapi bagaimana menjawab persoalan kita," kata dia.

Baca juga: Kapal Berbendera Belanda Hilang Kontak di Perairan Seget Sorong

Filep mengaku mengetahui pasal pertama hingga pasal penutup tentang alokasi dana otonomi khusus Papua.

"Saya minta saya satu orang yang sering ribut tentang lokasi anggaran karena kalau masyarakat punya kasih ke masyarakat, ini hak ketika negara memberikan otonomi khusus bagi Papua, kita harus buktikan supaya orang percaya kepada kita apa yang kita kerja benar untuk menjawab persoalan masalah Papua," tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada 11 TKW Jadi Korban Wowon Cs, 2 Dibunuh, 7 Masih Hidup dan 2 Belum Diketahui Keberadaannya

Ada 11 TKW Jadi Korban Wowon Cs, 2 Dibunuh, 7 Masih Hidup dan 2 Belum Diketahui Keberadaannya

Regional
Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Belajar 50 SLB di Sumbar, Polisi Minta Audit Kerugian Negara

Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Belajar 50 SLB di Sumbar, Polisi Minta Audit Kerugian Negara

Regional
Pesta Miras Oplosan di Stadion Maulana Yusuf, 2 Warga Serang Tewas

Pesta Miras Oplosan di Stadion Maulana Yusuf, 2 Warga Serang Tewas

Regional
Dana BLT 94 Warga di Mamuju Diduga Digelapkan Kades, Kerugian Negara Rp 169 Juta

Dana BLT 94 Warga di Mamuju Diduga Digelapkan Kades, Kerugian Negara Rp 169 Juta

Regional
Momen Saat Kapolda NTT Gendong Nono, Sebut sebagai Bintang dari Selatan Indonesia

Momen Saat Kapolda NTT Gendong Nono, Sebut sebagai Bintang dari Selatan Indonesia

Regional
Banjir Sabang, 5 Rumah Tertimbun Longsor dan Jembatan ke Km 0 Putus

Banjir Sabang, 5 Rumah Tertimbun Longsor dan Jembatan ke Km 0 Putus

Regional
Soal Yeni, TKW Calon Korban Wowon Cs yang Lolos dari Pembunuhan, Sempat Ajak Korban Lain Gandakan Uang

Soal Yeni, TKW Calon Korban Wowon Cs yang Lolos dari Pembunuhan, Sempat Ajak Korban Lain Gandakan Uang

Regional
Puluhan Sapi Ternak di Mamuju Mati Mendadak, Diduga Terserang Virus Jembrana

Puluhan Sapi Ternak di Mamuju Mati Mendadak, Diduga Terserang Virus Jembrana

Regional
Angkut Kayu Hasil Penebangan Liar di Hutan Register 38 Lampung, 2 Pedagang Gelap Ditangkap

Angkut Kayu Hasil Penebangan Liar di Hutan Register 38 Lampung, 2 Pedagang Gelap Ditangkap

Regional
Tangkap Mantan Kadus Tersangka Perampokan, Polisi Sempat Diadang Masyarakat hingga Diteriaki Maling Lewat Toa Mushala

Tangkap Mantan Kadus Tersangka Perampokan, Polisi Sempat Diadang Masyarakat hingga Diteriaki Maling Lewat Toa Mushala

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 31 Januari 2023

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 31 Januari 2023

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 31 Januari 2023

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 31 Januari 2023

Regional
Balai Karantina Pertanian Kupang Musnahkan 500 Kg Daging Babi dari Sulawesi Tenggara

Balai Karantina Pertanian Kupang Musnahkan 500 Kg Daging Babi dari Sulawesi Tenggara

Regional
Nakes di Luwu Timur yang Didenda Rp 2 Miliar usai Sidak Makanan Berformalin Akhirnya Dianulir MA

Nakes di Luwu Timur yang Didenda Rp 2 Miliar usai Sidak Makanan Berformalin Akhirnya Dianulir MA

Regional
Apip, Pengkritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Yakin Tak Bersalah, Terpaksa Minta Maaf karena Diancam dan Ditekan

Apip, Pengkritik Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Yakin Tak Bersalah, Terpaksa Minta Maaf karena Diancam dan Ditekan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.