Dituding Mafia Hukum, Foto Wajah Para Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Disebar di Medsos

SAMARINDA, KOMPAS.com - Foto wajah para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) jadi sorotan publik, setelah tersebar di sejumlah platform media sosial beberapa pekan terakhir.

Para hakim ini dituding terlibat dalam praktik mafia hukum di lembaga peradilan oleh seorang warga Samarinda bernama Hanry Sulistio sekaligus pemilik akun yang mengunggah foto - foto itu di akun Facebook, Twitter dan YouTube miliknya.

Baca juga: Tak Terima Digugat Cerai Istri, Suami di Samarinda Gantung Diri Bersama Anaknya

Ada 7 foto wajah hakim beserta Nomor Induk Pegawai (NIP), tempat tanggal lahir (TTL) hingga golongan jabatan disebar termasuk identitas Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Darius Naftali. 

Hanry mengunggah foto - foto juga video itu sejak Oktober 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini dengan menyertakan narasi tuduhan sebagai mafia hukum dan lainnya.

Beberapa unggahannya ditonton hingga puluhan ribu viewer.

Baca juga: Hanya Ada 4 di Indonesia, Laboratorium Forensik Narkotika Kini Hadir di Samarinda

Humas Pengadilan Negeri Samarinda Rakhmad Dwi Nanto menilai penyebarluasan foto para hakim dengan narasi tuduhan itu telah merendahkan harkat martabat hakim dan lembaga peradilan umumnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengambil langkah-langkah menyikapi hal tersebut.

"Sudah disikapi oleh pimpinan. Kami sudah dialog dengan Komisi Yudisial mengenai langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Masih dipertimbangkan, bagaimana baiknya," ungkap Rakhmad saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/11/2022) malam.

Rakhmad meminta jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas penanganan perkara ataupun pelayanan di Pengadilan Negeri Samarinda baiknya menempuh sesuai saluran pengaduan yang tersedia, bukan melalui medsos.

"Kalau mau menjelaskan kasusnya (Hanry) panjang. Tapi sampai pada titik ini dia konfrontatif membabi buta. Kalau ada kata yang lebih tepat sepakat. Tapi itu bentuknya destruktif membabi buta merendahkan harkat martabat hakim dan lembaga peradilan umumnya," tegas dia.