Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Jateng Ancam Demo Besar-besaran dan Mogok Kerja Massal Jika UMR Tak Naik 13 Persen

Kompas.com - 21/11/2022, 18:44 WIB
Muchamad Dafi Yusuf,
Khairina

Tim Redaksi

 

SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan buruh dari 8 federasi se-Jawa Tengah (Jateng) mengancam mogok kerja secara massal jika pemerintah tidak menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebanyak 13 persen.

Beberapa federasi yang ikut bergabung dalam aksi adalah Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Tengah, Serikat Pekerjaan Nasional (SPN) Jateng dan beberapa federasi buruh lain.

Baca juga: Kenaikan Upah Minimum Dianggap Beratkan Pengusaha, Wapres: Masih Bisa Dilakukan Musyawarah

Perwakilan buruh dari SPN Jateng, Sutardjo mengatakan, para buruh telah bersepakat untuk mogok kerja secara masal jika pemerintah tak memenuhi permintaan buruh.

"Permintaan kita UMK naik 13 persen. Kalau tidak kita akan mogok kerja secara masal," jelasnya saat ditemui di depan kantor Gubernur Jateng, Senin (21/11/2022).

Baca juga: 500.000 Buruh di Jabar Di-PHK, Menko PMK Khawatir Dampak Krisis Global Meluas

Selain mogok masal, beberapa federasi buruh juga bersepakat akan mengadakan aksi demontrasi yang lebih besar dibandingkan dengan hari ini.

"Jika pemerintah tak menaikkan upah sesuai permintaan buruh, maka akan dilakukan demo besar selanjutnya," kata Sutardjo.

Menurutnya, upah buruh di Jateng terbilang lebih kecil dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Permintaan buruh untuk naik 13 persen sudah ada hitungannya.

"Permintaan upah 13 persen berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jateng," ujarnya.

Dia menjelaskan, melalui data federasi buruh, daerah Jateng mengalami inflasi sekitar 6,40 dan mengalami pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,37 persen.

"Ini kita jadikan dasar tuntutan kita," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Jateng Haerudin menambahkan, Ganjar sebelumnya sudah mengawali soal upah buruh untuk dinaikkan oleh kementerian.

Namun, lanjutnya, kepala daerah tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan di pusat

"Perhitungan soal pengupahan itu masih dilakukan oleh dewan pelimpahan, di situ ada buruh, pengusaha, dan pemerintah," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warga Mukomuko Diancam Bui 3 Bulan Jika Lepas Hewan Ternak ke Jalan

Warga Mukomuko Diancam Bui 3 Bulan Jika Lepas Hewan Ternak ke Jalan

Regional
Perwira TNI yang Dilaporkan Selingkuh Ternyata Pernah Dihukum 8 Bulan Penjara karena KDRT

Perwira TNI yang Dilaporkan Selingkuh Ternyata Pernah Dihukum 8 Bulan Penjara karena KDRT

Regional
Suami, Istri, dan 2 Anaknya Ditemukan Tewas di Mobil Terjebak Lumpur di Jambi

Suami, Istri, dan 2 Anaknya Ditemukan Tewas di Mobil Terjebak Lumpur di Jambi

Regional
TNI AU Sediakan Pesawat Gratis untuk Prajurit AU Kembali ke Perbatasan

TNI AU Sediakan Pesawat Gratis untuk Prajurit AU Kembali ke Perbatasan

Regional
Cerita Penumpang Terpaksa Menginap di Terminal Purwokerto karena Bus Telat akibat Terjebak Macet

Cerita Penumpang Terpaksa Menginap di Terminal Purwokerto karena Bus Telat akibat Terjebak Macet

Regional
Urai Macet Ajibarang, Polisi Terapkan Pengalihan Arus hingga 'One Way'

Urai Macet Ajibarang, Polisi Terapkan Pengalihan Arus hingga "One Way"

Regional
Puncak Kunjungan Wisatawan di Demak Diprediksi 16 April, Obyek Wisata Religi Jadi Fokus Pengamanan

Puncak Kunjungan Wisatawan di Demak Diprediksi 16 April, Obyek Wisata Religi Jadi Fokus Pengamanan

Regional
Libur Lebaran 2024, 17.000 Wisatawan Melancong ke Sabang

Libur Lebaran 2024, 17.000 Wisatawan Melancong ke Sabang

Regional
Penangkapan Buronan Kasus Pembakaran Rumah, Mobil Polisi Malah Dirusak Warga

Penangkapan Buronan Kasus Pembakaran Rumah, Mobil Polisi Malah Dirusak Warga

Regional
Sekda Keerom Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos 2018 Rp 18,2 Miliar

Sekda Keerom Ditetapkan Tersangka Korupsi Bansos 2018 Rp 18,2 Miliar

Regional
Baru Turun dari Bus di Kapal, Pemudik Palembang Meninggal Dunia

Baru Turun dari Bus di Kapal, Pemudik Palembang Meninggal Dunia

Regional
Wanita di Kupang Tewas Minum Racun Rumput Usai Dimarahi Ayahnya

Wanita di Kupang Tewas Minum Racun Rumput Usai Dimarahi Ayahnya

Regional
Arus Balik, Perjalanan Truk Tiga Sumbu Menuju Betung Dihentikan

Arus Balik, Perjalanan Truk Tiga Sumbu Menuju Betung Dihentikan

Regional
Simpang Ajibarang Macet, Kendaraan Arah Jakarta Diberlakukan Buka Tutup

Simpang Ajibarang Macet, Kendaraan Arah Jakarta Diberlakukan Buka Tutup

Regional
Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Senin 15 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Senin 15 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah Berawan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com