Pemda Hitung-hitungan Sebelum Beralih ke Mobil Listrik, Pengamat Ekonomi: Biaya Awal Lebih Besar

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada terobosan kendaraan bertenaga listrik untuk menciptakan transportasi ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, dalam sejumlah perhelatan pemerintah mulai menggunakan mobil listrik sebagai transportasi tamu undangannya.

Salah satunya dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali baru-baru ini, pemerintah menggunakan ratusan unit mobil listrik untuk menunjang mobilitas para pemimpin negara dan delegasi selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, untuk mewujudkan ketersediaan mobil listrik merata di seluruh daerah, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Salah satu isi inpres tersebut adalah pemerintah meminta kepala daerah untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan dinas perorangan.

Baca juga: Wacana Mobil Listrik Ramah Lingkungan Jadi Kebijakan yang Mahal, Pemerintah Harus Apa?

Sayangnya, inpres ini pun masih belum dapat ditangkap oleh banyak daerah.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang pertama kali berani menghapus anggaran rencana pembelian mobil listrik untuk tahun 2023 mendatang.

Anak sulung Presiden Jokowi ini beralasan, pembelian mobil listrik belum menjadi prioritas di Kota Solo, lebih mementingkan pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik.

"Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu, masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli," sambung dia.

Ternyata tidak hanya Wali Kota Solo, sejumlah pemerintahan daerah juga belum merencanakan anggaran belanja untuk mobil listrik sebagai kendaraan dinas.