Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Sudah Tanda Tangan UMP Jambi Naik 4,89 Persen, Pemprov Jambi akan Revisi

Kompas.com - 18/11/2022, 12:46 WIB
Gloria Setyvani Putri

Editor

JAMBI, KOMPAS.com - Gubernur Jambi Al Haris sudah menandatangani Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi naik 4,89 persen atau Rp 131.847,73.

Namun, keputusan ini ternyata akan direvisi oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Revisi jumlah UMP 2023 disebut berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan penetapan upah minimum dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia, Jumat (18/11/2022).

Dikutip dari Tribun Jambi, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kenaikan UMP perlu direvisi karena harus merujuk aturan terbaru tentang penetapan upah minimum regional dan provinsi.

Baca juga: Buruh Temui Perwakilan Pemprov DKI di Balai Kota, Bawa Tuntutan Soal Kenaikan UMP 2023

"Berdasarkan arahan Mendagri dan Menteri Ketenagakerjaan, kita harus mempedomani, merujuk pada regulasi yang terbaru terkait dengan penetapan upah minimum regional dan upah minimum provinsi," ucapnya.

Saat ini Pemprov Jambi masih menunggu format regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

"Kita masih menunggu format regulasinya seperti apa, apakah revisi PP (Peraturan Pemerintah) apakah akan memunculkan peraturan menteri ketenagakerjaan terkait dengan komposisi-kompisisi untuk penetapan upah minimum itu," jelasnya.

Sementara itu, kenaikan UMP yang sebelumnya sudah ditandatangani Gubernur kata Sekda merujuk pada PP No 36 Tahun 2021.

"Kemarin sebetulnya di dewan pengupahan ada buruh, ada pengusaha, ada pemerintah itu sudah sepakat untuk kenaikan 4,89 persen sekitar 131,847,73," ucapnya.

Meskipun sudah bertemu di dewan pengupahan, karena akan ada regulasi yang baru maka akan menunggu regulasi dan akan kembali duduk kembali dengan dewan penguapahan.

Baca juga: Massa Buruh Mulai Padati Balai Kota DKI, Demo Minta UMP 2023 Naik 13 Persen

Dengan akan adanya regulasi baru, Sekda berharap ini bisa mengakomodasi semua kepentingan, baik kepentingan pengusaha maupun buruh.

"Kita harapkan dalam beberapa hari ini sudah keluar regulasinya dan peraturan dari menteri tenaga kerja terkait dengan standar penetapan upah minimum itu," ujarnya.

Ia menegaskan, UMP yang sudah ditetapkan di Jambi akan dihitung lagi.

Ketentuan pemerintah pusat, tenggat penetapan upah minum terakhir pada 28 November 2022.

Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul Pemprov Jambi Akan Revisi Kenaikan UMP 2023 yang Sudah Ditandatangani Gubernur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masif Sosialisasi Sudaryono-Gus Yusuf di Pilkada Jateng, Gerindra: Itu Bukan Hoaks

Masif Sosialisasi Sudaryono-Gus Yusuf di Pilkada Jateng, Gerindra: Itu Bukan Hoaks

Regional
Penyebab Minibus Wisatawan Asal Jakarta Terguling di Banjarnegara, 4 Penumpang Luka-luka

Penyebab Minibus Wisatawan Asal Jakarta Terguling di Banjarnegara, 4 Penumpang Luka-luka

Regional
18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa

18 Tahun Gempa Yogya, Warga Harap Edukasi Kebencanaan Ditambah agar Tak Lupa

Regional
Masa Jabatan 287 Kades di Brebes Diperpanjang 2 Tahun, Dilantik Kembali oleh Bupati

Masa Jabatan 287 Kades di Brebes Diperpanjang 2 Tahun, Dilantik Kembali oleh Bupati

Regional
Ikut Penjaringan Cagub Jateng dari PDI-P, Hendi: Semoga Jateng Lebih Maju...

Ikut Penjaringan Cagub Jateng dari PDI-P, Hendi: Semoga Jateng Lebih Maju...

Regional
4 Kasus Kecelakaan Bus 'Study Tour' Terjadi Satu Bulan Terakhir, Akibatkan Belasan Korban Jiwa

4 Kasus Kecelakaan Bus "Study Tour" Terjadi Satu Bulan Terakhir, Akibatkan Belasan Korban Jiwa

Regional
Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Regional
Diwakilkan, Eks Wali Kota Semarang Hendi Ambil Formulir Bacagub Jateng di PDI-P

Diwakilkan, Eks Wali Kota Semarang Hendi Ambil Formulir Bacagub Jateng di PDI-P

Regional
Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Capai Rp 25 Miliar

Regional
Ambil Formulir Pendaftaran Cawagub Jateng dari PDI-P, Bupati Klaten: Saya sebagai Melengkapi...

Ambil Formulir Pendaftaran Cawagub Jateng dari PDI-P, Bupati Klaten: Saya sebagai Melengkapi...

Regional
Kasus Duel Maut Residivis di Temanggung, Polisi Kembali Tetapkan Tersangka

Kasus Duel Maut Residivis di Temanggung, Polisi Kembali Tetapkan Tersangka

Regional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik 3 Aktivis Lingkungan Karimunjawa Dihentikan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik 3 Aktivis Lingkungan Karimunjawa Dihentikan

Regional
Wacana Kapolda Jateng Maju pada Pilkada, Golkar: Tergantung Atasannya

Wacana Kapolda Jateng Maju pada Pilkada, Golkar: Tergantung Atasannya

Regional
Terjerat Sabu 70 Kg,  Anggota DPRD PKS Terpilih di Aceh Tamiang Dipecat

Terjerat Sabu 70 Kg, Anggota DPRD PKS Terpilih di Aceh Tamiang Dipecat

Regional
Raih Digital Government Award 2024, SPBE Kota Malang Masuk 10 Terbaik Nasional

Raih Digital Government Award 2024, SPBE Kota Malang Masuk 10 Terbaik Nasional

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com