Wacana Mobil Listrik Ramah Lingkungan Jadi Kebijakan yang "Mahal", Pemerintah Harus Apa?

KOMPAS.com - Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengadaan anggaran mobil listrik tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Salah satu isi Inpres tersebut adalah mengenai ketentuan pengadaan mobil dinas bertenaga listrik di lingkungan pemerintahan daerah.

Namun, sejumlah daerah ternyata tidak memasukkan dan menghapus rancangan belanja mobil listrik tersebut untuk tahun 2023 mendatang.

Orang yang perama kali berani menghapus anggaran pembelian kendaraan listrik tersebut ialah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini menuai banyak pertanyaan masyarakat, pasalnya Gibran lantang menolak perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayahnya sendiri.

"Yang kita hapus, anggaran kendaraan wali kota dan wakil wali kota. Harusnya tahun depan tapi kita hapus," jelas Gibran Rakabuming Raka, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Jajal Mobil Listrik Langka di Dunia, Citroen My Ami Buggy

Gibran beralasan, pemangkasan anggaran ini karena masih ada anggaran yang diprioritaskan ketimbang membeli mobil listrik.

Walaupun mengetahui inpres tersebut bersifat perintah langsung dari Presiden Jokowi, namun Gibran berpendapat bahwa pembangunan pasar atau taman cerdas lebih penting dibanding pengadaan mobil dinas listrik.

"Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu, masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli," sambung dia.

Ternyata tidak hanya Wali Kota Solo, sejumlah pemerintahan daerah juga belum merencanakan anggaran belanja untuk mobil listrik sebagai kendaraan dinas.