Dana Desa Diduga Mengalir ke KKB, Rekening 3 Kampung di Papua Barat Diblokir

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Haris Tahir mengaku telah menerima dan menindaklanjuti surat dari Kapolres Teluk Bintuni terkait permintaan pemblokiran rekening tiga kampung di Distrik Moskona Barat dan Moskona Selatan.

"Iya, kita sudah menerima surat dari Polres dan sudah ditindaklanjuti," kata dia.

Terdapat tiga kampung yang masuk dalam permintaan tersebut berdasarkan surat bernomor B/278/X/RES.1.24/2022/Sat Reskrim, tanggal 7 Oktober 2022 perihal permintaan pemblokiran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni Kampung Majic, Kampung Meyah Distrik Moskona Barat, dan Kampung Inggof Distrik Moskona Selatan.

Menurutnya, pemblokiran rekening sudah dilakukan satu bulan sejak surat dari Kapolres diterima pada tanggal 7 Oktober.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Hibah Kongres Pemuda, Kejati Papua Barat: Penyelidikan Sudah 90 Persen

"Ini menindaklanjuti pernyataan Bupati Teluk Bintuni terkait dugaan aliran dana Desa diduga diberikan oleh kepala kampung kepada kelompok kriminal bersenjata," ucapnya.

Meski demikian, Tahir mengaku bahwa pemblokiran rekening itu tidak termasuk gaji.

"Gaji kan hak mereka (kepala kampung) makanya kami minta pemblokiran kecuali gaji," katanya.

Dia menyebutkan, selama ini tidak ada masalah dalam Laporan Pertanggungjawaban dana kampung di daerah itu.

"Selama ini laporan pertanggungjawaban dana kampung tidak ada masalah. Hanya saja, permintaan pemblokiran itu kan dari aparat penegak hukum (APH) mereka punya kewenangan, ya kita tunggu hasil penyelidikan saja," ucapnya.

Di sisi lain, dia mengatakan, pemblokiran rekening bisa berdampak pada terhambatnya program pembangunan di wilayah tersebut.

"Ya tentu berdampak pada program pembangunan di kampung tersebut. Hanya saja, itu kan kewenangan mereka APH dalam proses penyelidikan," tuturnya.