Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Selama Gibran Tidak Beli Mobil Dinas BBM Lagi, Boleh Hapus Anggaran Pengadaan Mobil Listrik

Kompas.com - 04/11/2022, 14:06 WIB
Maya Citra Rosa

Penulis

KOMPAS.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengambil kebijakan dengan menghapus rencana anggaran pengadaan mobil listrik di tahun 2023 mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan intruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022, salah satu isinya mengenai ketentuan pengadaan mobil dinas bertenaga listrik di lingkungan pemerintahan daerah.

"Yang kita hapus, anggaran kendaraan wali kota dan wakil wali kota. Harusnya tahun depan tapi kita hapus," ujar Gibran, Selasa (1/11/2022).

Gibran menjelaskan alasan pemangkasan anggaran ini, karena masih ada anggaran yang diprioritaskan ketimbang membeli mobil listrik.

Walaupun mengetahui inpres tersebut bersifat perintah langsung dari Presiden Jokowi, namun Gibran berpendapat bahwa pembangunan pasar atau taman cerdas lebih penting dibanding pengadaan mobil dinas listrik.

"Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu, masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli," sambung dia

Baca juga: Soal Gibran Hapus Anggaran Pengadaan Mobil Listrik, Pengamat: Boleh, Asalkan Ada Alasan Pendukung

Tanggapan pengamat kebijakan publik

Pengamat Kebijakan publik sekaligus Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Dr MH Thamrin mengungkap, Gibran sebagai Wali Kota Solo memiliki hak mengatur otonomi daerahnya sendiri.

Sehingga, langkah Wali Kota Solo Gibran untuk menghapus RAB pengadaan mobil listrik ini sah-sah saja.

"Langkah Gibran menghapus RAB pengadaan mobil listrik di tahun 2023 saya pikir diperbolehkan dengan dalih keleluasaan (diskresi) yang dimiliki nya sebagai pejabat publik," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/11/2022).

Menurutnya, inpres yang dibuat tersebut hanya menginstruksikan tentang pergantian mobil dinas untuk beralih dari mobil berbahan bakar minyak ke penggunaan mobil listrik.

Meski demikian, dalam dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 itu tegas menjelaskan, bahwa kepala daerah perlu memberikan alasan pendukung jika tetap akan menganggarkan pembelian mobil dinas non listrik.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Mobil Listrik untuk Operasional Pemerintah, Pemkot Semarang: Sudah Pesan, Stok Kosong

Artinya, lanjut Thamrin, selama Gibran tidak membeli mobil dinas non listrik atau berbahan bakar minyak (BBM), maka menghapus anggaran mobil bertenaga listrik juga tidak menjadi masalah.

"Sepanjang Wali Kota Gibran tidak menganggarkan mobil dinas non listrik, maka tidak ada alasan untuk mengatakan Gibran menentang inpres tersebut," ujarnya.

Dia melanjutkan, kepala daerah memang punya kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri, namun bukan berarti adanya tindakan insubordinasi atau "pembangkangan".

"Yang tidak diperbolehkan jika nyata-nyata terdapat tindakan insubordinasi atau "pembangkangan" dengan tidak menganggarkan mobil listrik dan sebaliknya tetap menganggarkan pembelian mobil dinas non listrik misalnya," tambahnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Kota Solo, Fristin Intan Sulistyowati | Editor Dita Angga Rusiana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal Curi Kotak Amal, Wanita di Jambi Gasak Karpet Masjid

Gagal Curi Kotak Amal, Wanita di Jambi Gasak Karpet Masjid

Regional
Honda CRV Tabrak Truk dari Belakang di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Tewas

Honda CRV Tabrak Truk dari Belakang di Tol Pekanbaru-Dumai, 3 Tewas

Regional
Pilkada Banyumas, Minimal Dukungan Calon Independen Sebanyak 89.874 Warga

Pilkada Banyumas, Minimal Dukungan Calon Independen Sebanyak 89.874 Warga

Regional
Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Pemprov Sumbar Dapat Dana Rp 478 Miliar untuk Bangun Jalan

Regional
Demam Berdarah di Demak Alami Tren Kenaikan, Capai 164 Kasus, Terbanyak di Wilayah Kota

Demam Berdarah di Demak Alami Tren Kenaikan, Capai 164 Kasus, Terbanyak di Wilayah Kota

Regional
Pilkada Ende, Politisi PDI-P Daftar Penjaringan Calon Bupati oleh Partai Demokrat

Pilkada Ende, Politisi PDI-P Daftar Penjaringan Calon Bupati oleh Partai Demokrat

Regional
Bukan Rampok, 3 Mobil Pengadang Pengendara di Pekanbaru Ternyata Debt Collector

Bukan Rampok, 3 Mobil Pengadang Pengendara di Pekanbaru Ternyata Debt Collector

Regional
5 Kearifan Lokal di Sumatera, dari Smong hingga Kelekak

5 Kearifan Lokal di Sumatera, dari Smong hingga Kelekak

Regional
Penyuludupan Walabi dan Burung Cendrawasih Digagalkan, Ditemukan di Atas Kapal Pelni

Penyuludupan Walabi dan Burung Cendrawasih Digagalkan, Ditemukan di Atas Kapal Pelni

Regional
SMA di Pulau Buru Maluku Dirusak, Para Pelaku Ancam Tembak Penjaga Sekolah

SMA di Pulau Buru Maluku Dirusak, Para Pelaku Ancam Tembak Penjaga Sekolah

Regional
Jokowi Kunjungi Mal di Mamuju, Warga Saling Dorong Berebut 'Selfie'

Jokowi Kunjungi Mal di Mamuju, Warga Saling Dorong Berebut "Selfie"

Regional
Terjerat Investasi Bodong, Wanita di Gresik Rekayasa Perampokan karena Takut Ketahuan Suami

Terjerat Investasi Bodong, Wanita di Gresik Rekayasa Perampokan karena Takut Ketahuan Suami

Regional
Diduga Cabuli Siswa SD, Remaja 17 Tahun di Flores Timur Ditahan

Diduga Cabuli Siswa SD, Remaja 17 Tahun di Flores Timur Ditahan

Regional
Nyaris Perkosa Nenek, Pria 39 Tahun di Sumbawa Ditangkap Polisi

Nyaris Perkosa Nenek, Pria 39 Tahun di Sumbawa Ditangkap Polisi

Regional
Bertemu PKDN Sespimti Polri, Pj Gubernur Sumut Bagikan Strategi Pemilu Aman dan Lancar

Bertemu PKDN Sespimti Polri, Pj Gubernur Sumut Bagikan Strategi Pemilu Aman dan Lancar

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com