Polisi Belum Menemukan Unsur Korupsi pada Kasus Pembunuhan ASN Semarang Iwan Boedi

SEMARANG, KOMPAS.com - Polda Jawa Tengah (Jateng) menyatakan belum menemukan unsur pidana korupsi pada kasus dugaan korupsi hibah tanah yang menjadikan Iwan Boedi Prasetijo, seorang ASN Semarang yang tewas dibunuh, sebagai saksi.

Seperti diketahui, Iwan Boedi dinyatakan hilang satu hari sebelum dia memberikan kesaksiannya kepada Polda Jateng soal kasus korupsi hibah tanah di Kota Semarang.

Dirreskrimsus Pola Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, sampai saat ini polisi belum menemukan unsur pidana korupsi pada kasus yang melibatkan nama Iwan Boedi.

Baca juga: Mengadu ke Jokowi, Anak Iwan Boedi: Almarhum Korban Manusia Serakah dan Tak Punya Nurani

"Kita juga belum menemukan kasus tindak pidana korupsinya sampai saat ini," jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Dia menjelaskan, terdapat anggaran Rp 3,5 miliar untuk sertifikasi alih lahan di Kecamatan Mijen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

"Dari anggaran Rp 3,5 miliar yang terserap itu hanya Rp 400 Juta," ujarnya.

Dia menyebut, anggaran Rp 400 juta itu sudah digunakan untuk pembelian alat ateka. Untuk dana yang lain sudah kembali ke kas negara.

"Jadi tidak terserap dan kembali ke negara. Penyebabnya tidak diserap. Kalau dari atas gitu," paparnya.

Meski belum menemukan unsur pidana korupsi pada sertifikasi hibah tanah tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan hingga ada titik terang.

Baca juga: Keluarga Iwan Boedi Saksi Kasus Korupsi Khawatir, Ada Dua Pemeriksaan Berbeda yang Dilakukan Polisi dan TNI

"Kita tetap lakukan penyelidikan," ujarnya.

Seperti diketahui, Iwan Boedi ditemukan tewas di Kawasan Pantai Marina, Kota Semarang dengan keadaan tubuh yang tidak utuh atau mutilasi.

Lebih dari satu bulan, kasus pembunuhan Iwan Boedi masih belum ada titik temu. Sebelumnya, Panglima TNI Andika Perkasa menyebut jika ada anggota TNI yang diperiksa soal kasus Iwan Boedi.

Pihak keluarga juga sudah berkirim surat ke Istana Negara yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dana pejabat tinggi lain.

Melalui surat tersebut, pihak keluarga berharap presiden memberi perhatian kepada kasus Iwan Boedi.