Tantangan Jelang Pemilu 2024, Benarkah Konten Hoaks Semakin Masif?

KOMPAS.com - Tren penyebaran berita bohong atau hoaks cenderung mengalami peningkatan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sebanyak 3.356 hoaks yang tersebar pada Agustus 2018 hingga 30 September 2019 lalu.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menyebut, hoaks terbanyak yaitu politik sebanyak 916 konten hoaks, yang bertepatan dengan momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legistlatif (Pileg).

“Seperti yang kita ketahui, selama masa waktu itu merupakan momentum paska dan pra Pilpres, jadi jumlah hoaks lebih banyak,” jelasnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini juga fokus pada pencegahan pelanggaran salah satunya hoaks.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, pemilih pemuda yang menembus 60 persen di pesta demokrasi berpotensi terpengaruh konten hoaks, apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar.

Baca juga: Video Jembatan Comal Pemalang Amblas Dipastikan Hoaks, Polisi Cari Penyebarnya

"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," jelasnya.

Tanggapan pengamat

Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, bahwa benar menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan kualitas hoaks semakin meningkat.

Firman mengungkap, hoaks sebenarnya merupakan kekuatan yang sekaligus menjadi kelemahan di ruang digital.

Pasalnya hoaks seringkali dijadikan sarana yang digunakan untuk memproduksi maupun distribusi berbagai spektrum kualitas unggahan, mulai dari informasi yang valid, misinformasi, disinformasi maupun malinformasi.