Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Pihak yang Tolak IKN dengan Alasan Cetek, Gubernur Kaltim: Hati-hati Bisa Pendek Umurnya

Kompas.com - 29/10/2022, 11:16 WIB
Ahmad Riyadi,
Dita Angga Rusiana

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim)masih menjadi sorotan banyak pihak. Sebagian besar setuju dengan pemindahan IKN ke Kaltim, namun tak sedikit pula yang menolak.

Gubernur Kaltim, Isran Noor turut bersuara dalam menanggapi cibiran masyarakat maupun yang tidak setuju pembangunan IKN di Kaltim.

Pada kegiatan peringatan sumpah pemuda di Titik Nol IKN yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Jumat (28/10/2022), dihadapan Menpora, Zainudin Amali dan tamu undangan lain, Isran mengungkapkan kekesalannya.

Baca juga: Gempa Guncang Cilacap, BPBD Sebut Tak Ada Dampak Kerusakan

“Saya selalu menyampaikan ini setiap kesempatan, karena masih ada orang yang tidak setuju, masih ada komentarnya miring-miring bahwa Ibu Kota belum saatnya pindah. Ada, banyak. Hati-hati yang enggak setuju, bisa pendek umurnya,” ungkapnya.

Isran mengatakan sejumlah orang menilai pemindahan IKN belum sepenuhnya siap dalam hal finansial, ekonomi masyarakat, hingga sumber daya manusia. Meski begitu, Isran tidak menyebutkan siapa orang yang mengungkapkan hal itu kepadanya.

“Mohon maaf jangan ada yang tersinggung, tapi ada buktinya, atau kebetulan. Dia menolak, tidak setuju dengan alasan cetek. Alasan belum punya keuangan yang cukup. Katanya belum punya kekuatan ekonomi untuk membangun Ibu Kota baru, cetek. Ini urusan bangsa,” katanya.

Isran menjelaskan bahwa pembangunan IKN sudah sangat tepat lantaran demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam mendukung hal tersebut, Kaltim pun rela melepas kawasan IKN menjadi kawasan baru.

“Saya ingin sampaikan bahwa keberadaan Ibu Kota ini bukan saja menguntungkan masyarakat yang ada di Kaltim dari segi nilai. Kontribusi masyarakat Kaltim, ini adalah yang kesekian. Keuntungan itu tidak ada pribadi masing-masing tapi seluruh bangsa. Karena ini adalah wilayah yang dilepas dari pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi dari segi aset bukan lagi aset Kaltim lagi,” jelasnya.

Dalam pembangunan IKN ini negara telah mengucurkan dana sebesar Rp100 triliun dari Rp500 triliun APBN. Angka tersebut masih terbilang kecil lantaran sebelumnya pemerintah disibukkan dalam mengurus Covid-19.

“Dari jumlah itu hanya 100 triliun atau 20 persen dari APBN dalam UU No 3 Tahun 2020. Tahun 2021 Negara menghabiskan uang APBN 1.000 triliun lebih hanya ngurusin Covid sontoloyo itu aja. Ini urusan bangsa,” tuturnya.

Ia berharap pembangunan IKN dapat mengubah perekonomian masyarakat Kaltim. Isran juga mengatakan bahwa keberadaan IKN menjadi sejarah yang tak bisa dilupakan.

“IKN adalah sebuah tonggak sejarah kebangsaan yang tidak pernah terlupakan sampai kapanpun. Hari ini dimulai di deklarasikan, ditunjukkan kepada bangsa dan negara bahkan pada dunia,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Pemkot Semarang dan KPK Koordinasi Cegah Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis 

Regional
Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Regional
Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Regional
BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer 'Rossby Ekuator'

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer "Rossby Ekuator"

Regional
Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut 'Cuci Uang' Hasil Narkoba

Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut "Cuci Uang" Hasil Narkoba

Regional
Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Regional
Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Regional
Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Regional
Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Regional
Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Regional
Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Regional
Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Regional
Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Regional
4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

Regional
Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang 'Malas'

Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang "Malas"

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com