Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran Seleksi PPPK Dibuka 31 Oktober 2022, Pemprov Jateng Buka Lowongan 4.600 Formasi

Kompas.com - 28/10/2022, 11:10 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah menyiapkan pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dibuka pada 31 Oktober 2022 mendatang.

Pada tahun ini Pemprov Jateng membuka lowongan 4.600 formasi PPPK. Sehingga diharapkan pegawai honorer atau tenaga non-ASN di Jateng yang kini berjumlah 21.756 orang dapat beralih status secara bertahap.

“Dari kuota 4.600 itu paling banyak untuk guru. Karena jumlah guru kita di Jateng sangat banyak,” tutur Kepala BKD Jateng Wisnu Zaroh kepada Kompas.com, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Guru Agama dan Guru Bahasa Daerah Dipastikan Masuk Formasi Seleksi PPPK Jateng Mendatang

Sementara itu, kurang dari 500 kuota penerimaan PPPK akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan formasi lainnya. 

Sesuai dengan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, jumlah guru PPPK saat ini sebanyak 5.788 orang. Lalu masih terdapat 5.025 berstatus guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) dan 7.931 pegawai tidak tetap (PTT).

Pihaknya memastikan, seleksi PPPK tidak serumit seleksi CPNS lantaran peserta yang diseleksi diyakini telah memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing.

Wisnu juga menyebutkan, dalam seleksi sebelumnya sekitar 10.000 pendaftar PPPK di Jateng telah lulus ambang batas kelulusan atau passing grade. Namun hanya sebagian yang sudah terserap oleh kuota yang tersedia kemarin.

“Nanti akan dilakukan identifikasi sesuai kriteria. Yang pertama, guru K2 tapi di Jateng tidak ada K2. Yang kedua, guru yang lolos passing grade kemarin yang mengajar di sekolah negeri,” terangnya.

Maka dari itu, kesempatan ini sangat terbuka lebar bagi pendaftar yang telah lolos passing grade, termasuk mereka yang mengajar di sekolah negeri.

Untuk detail formasi yang dibuka, pihaknya tengah mengajukan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan masih menunggu jawaban.

“Secara bertahap nanti tenaga honorer kita ganti status, karena setiap tahun juga ada ASN yang pensiun sekitar 1.200 orang,” imbuh Wisnu.

Pengangkatan pegawai PPPK nantinya juga dinilai akan mengurangi beban APBD yang selama ini dialokasikan untuk pegawai hononer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Napi Kendalikan Peredaran Narkoba, Kemenkumham Riau Geledah Sel Lapas Pekanbaru

Buntut Napi Kendalikan Peredaran Narkoba, Kemenkumham Riau Geledah Sel Lapas Pekanbaru

Regional
Mengenal 5 Desa Wisata di Semarang, Ada Desa Wisata Lerep

Mengenal 5 Desa Wisata di Semarang, Ada Desa Wisata Lerep

Regional
Eksekusi Lahan di Ambon Picu Kemacetan Parah, Polisi Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Eksekusi Lahan di Ambon Picu Kemacetan Parah, Polisi Tutup Jalan Jenderal Sudirman

Regional
Balita Tergeletak di Lantai dengan Kaki Tangan Terikat di NTT, Polisi Tangkap Tante Korban

Balita Tergeletak di Lantai dengan Kaki Tangan Terikat di NTT, Polisi Tangkap Tante Korban

Regional
Polresta Serang Kota Periksa Dito Mahendra karena Mangkir di Sidang Nikita Mirzani

Polresta Serang Kota Periksa Dito Mahendra karena Mangkir di Sidang Nikita Mirzani

Regional
Ganjar Mengaku Banyak Laporan Penculikan Anak Masuk ke WhatsApp Miliknya

Ganjar Mengaku Banyak Laporan Penculikan Anak Masuk ke WhatsApp Miliknya

Regional
Menikah Lagi Tanpa Sepengetahuan Suami, Istri di Lampung Jadi Tersangka

Menikah Lagi Tanpa Sepengetahuan Suami, Istri di Lampung Jadi Tersangka

Regional
Tolak Eksekusi Lahan, Warga di Ambon Adang Alat Berat

Tolak Eksekusi Lahan, Warga di Ambon Adang Alat Berat

Regional
Nasdem Usulkan Wagub Kepri, Wakil Walkot Batam, dan Walkot Tanjungpinang Jadi Anggota DPR

Nasdem Usulkan Wagub Kepri, Wakil Walkot Batam, dan Walkot Tanjungpinang Jadi Anggota DPR

Regional
Percobaan Penculikan Anak di Semarang, Korban Berteriak Saat Hendak Dibawa Pergi

Percobaan Penculikan Anak di Semarang, Korban Berteriak Saat Hendak Dibawa Pergi

Regional
Marak Timbunan Sampah di Kota Malang, DLH Sebut akibat Kurang TPS

Marak Timbunan Sampah di Kota Malang, DLH Sebut akibat Kurang TPS

Regional
Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Indragiri Riau

Mayat Perempuan Ditemukan Mengapung di Sungai Indragiri Riau

Regional
Beredar Isu Penculikan Anak, Satpol PP Padang Awasi Sekolah

Beredar Isu Penculikan Anak, Satpol PP Padang Awasi Sekolah

Regional
Detik-detik Balita yang Tangan dan Kaki Terikat Diselamatkan Warga, Polisi: Dia Sendirian di Rumah

Detik-detik Balita yang Tangan dan Kaki Terikat Diselamatkan Warga, Polisi: Dia Sendirian di Rumah

Regional
Dekan MIPA Unila Berikan 'THR: ke Eks Rektor, Uangnya dari APBN

Dekan MIPA Unila Berikan "THR: ke Eks Rektor, Uangnya dari APBN

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.