Soal Joki Cilik Jatuh dari Kuda Miliknya, Ini Kata Gubernur NTB

Koalisi Stop Joki anak menilai apa yang terjadi di arena pacuan kuda itu adalah kesalahan fatal Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) NTB dan Wali Kota Bima selaku penyelenggara Bima Cup 2022.

"Kami juga menyayangkan sikap Gubernur NTB, selaku pemilik kuda yang membiarkan anak menjadi joki yang kelas kudanya tertinggi, selain mengeksploitasi anak dan menempatkan anak dalam keadaanya berbahaya bagi nyawa anak," ujar dia.

Baca juga: Sirkuit Mandalika NTB Siap Sambut World Superbike 2022

Yan menjelaskan, dirinya mendapat informasi bahwa joki tersebut masih berusia 12 tahun.

Sementara kuda yang ditungganginya sangat besar dan tinggi.

Koalisi menilai apa yang terjadi di arena pacuan Panda telah melanggar Surat Edaran Wali Kota Bima Nomor 286 Tahun 2022, tentang joki cilik pada penyelenggaraan pacuan kuda di Kota Bima.

Surat edaran itu berisi 7 poin penting, salah satunya adanya mengelompokkan usia dan spesifikasi dari umur joki sesuai dengan kelas, kuda lokal umur 10-14 tahun, dan kelas sandalwood G1, G2,G3 usia 15-19 tahun

Selain surat edaran yang dilanggar, penyelenggara juga dinilai mengabaikan peraturan yang ditetapkan oleh Pordasi NTB, terkait batasan usia joki anak dan kelas kuda.

"Menggunakan joki anak saja sudah langgar Undang Undang Perlindungan Anak, bahkan Surat Edaran Wali Kota Bima juga dilanggar karena dalam surat edaran itu usia minimal anak yang boleh ikut pacuan kuda adalah 15 tahun untuk kuda besar, sedangkan joki kuda milik Gubernur 12 tahun, jelas melanggar," kata Yan.

Baca juga: Menguak Sejarah Pacuan Kuda dan Eksistensi Joki Cilik di Tanah Bima

Koalisi Stop Joki Anak menuntut agar lomba pacuan kuda Wali Kota Bima Cup 2022 dihentikan.

Dia mendesak Polda NTB dan Komnas HAM RI turun tangan.

"Jangan menunggu nyawa anak menjadi korban lagi baru bergerak, harusnya segera bergerak, ini serius," tegas Yan Mangandar.