Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS DAERAH

KPU Kerja Sama dengan AMAN Bantu Hak Politik Masyarakat Adat pada Pemilu 2024

Kompas.com - 13/10/2022, 11:17 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendukung pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang akan diselenggarakan di wilayah adat Tabi, Jayapura, Papua, pada Senin (24/10/2022) hingga Minggu (30/10/2022).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, dukungan dari KPU tersebut untuk menjalin kerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam pemenuhan hak politik masyarakat adat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ia menambahkan, pemenuhan hak politik bagi masyarakat adat itu penting, mengingat banyak masyarakat adat yang berada di kawasan hutan belum banyak yang terdaftar sebagai peserta pemilu.

“Kehadiran saya dalam KMAN VI tersebut untuk merealisasikan kerja sama sebagai bentuk dukungan sekaligus komitmen KPU dalam membantu pemenuhan hak pilih masyarakat adat,” ujar Hasyim dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Hal tersebut dikatakan oleh Hasyim Asy'ari saat menerima kunjungan panitia KMAN VI di kantor KPU, Jakarta.

Baca juga: Hadiri KMAN VI di Papua, Masyarakat Adat Kasepuhan dari Banten Tempuh Jalur Darat dan Laut

Akan ada banyak hal yang dilakukan KPU pada KMAN VI, sebut Hasyim, salah satunya melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan AMAN. Selain itu, KPU juga akan membuka stand atau booth pameran terkait dengan informasi pemilu.

Hasyim menjelaskan, MoU yang ditandatanganinya bersama dengan AMAN tersebut memiliki arti yang penting. Sebab, kerja sama ini menegaskan komitmen KPU memprioritaskan masyarakat adat dalam pemilu.

“Komitmen yang dilakukan KPU melalui kerja sama itu akan melibatkan pengurus AMAN di daerah atau yang tinggal di kawasan hutan untuk mendata secara khusus masyarakat adat,” jelas Hasyim.

Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN sekaligus Ketua I KMAN VI Eustobio Reri Renggi menyambut baik dukungan KPU dalam kegiatan KMAN VI.

Menurutnya, dukungan KPU itu dibutuhkan oleh AMAN dalam rangka pemenuhan hak pilih masyarakat adat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Pemilu 2019 lalu, ada sekitar 3 juta masyarakat adat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal itu menjadi pembelajaran, karena mereka yang berada di dalam kawasan hutan tidak bisa leluasa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Maka dari itu, ini merupakan urgensi mengapa AMAN harus bekerja sama dengan KPU,” ungkap Eustobio.

Baca juga: Galang Dana lewat Kelompok Perajin, Masyarakat Adat Dayeq Jumetn Tuwayatn Optimistis Hadiri KMAN VI

Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Pengurus Besar (PB) AMAN Abdi Akbar mengatakan, keterlibatan KPU dalam KMAN VI nantinya akan difukuskan pada kegiatan sarasehan.

“Dalam kegiatan sarasehan nanti, AMAN berharap KPU bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat adat terkait pelaksanaan pemilu, termasuk soal pendaftaran pemilih dan pengelolaan hak pilih,” jelas Abdi.

KPU beri sosialisasi terkait Pemilu 2024

Staf Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat PB AMAN sekaligus tim panitia sarasehan KMAN VI Yayan Hidayat mengatakan, kehadiran KPU penting untuk proses sosialisasi dan diseminasi informasi terkait Pemilu 2024.

Untuk ke depannya, KPU dan AMAN direncanakan akan melakukan pendataan khusus pemilih masyarakat adat yang berada di kawasan hutan.

Adapun pendataan pemilih masyarakat adat akan melibatkan pengurus daerah dan pengurus wilayah, organisasi sayap, dan komunitas masyarakat adat.

“Kita akan membantu KPU untuk mendata masyarakat adat. Setelah data terkumpul dan selesai, maka data akan menjadi data KPU untuk direkomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Yayan.

Baca juga: Dukung KMAN VI, Masyarakat Adat di Jayapura Siapkan Rumahnya untuk Penginapan Peserta

Ia melanjutkan, Pemilu 2019 merupakan tahun yang tidak menguntungkan bagi AMAN karena hampir tiga juta masyarakat adat di Nusantara yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

“Tujuh puluh persen Indonesia adalah kawasan hutan. Di situlah masyarakat adat kita tinggal. Mereka tidak bisa mengurus KTP elektronik, sementara KTP elektronik ini basis untuk tercatat sebagai pemilih di KPU,” jelas Yayan.

Belajar dari pengalaman tersebut, sebut Yayan, KPU akan memprioritaskan masyarakat adat agar terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2024.

Ia mengatakan, bahwa sebelumnya KPU telah berhasil mengakomodir sebanyak 530.000 pemilih masyarakat adat yang tidak punya KTP untuk diberi kebijakan afirmatif sementara agar bisa memilih.

“Masih tersisa 2,5 juta pemilih masyarakat adat lagi yang belum terdaftar. Ini akan menjadi pekerjaan rumah yang penting untuk dilakukan bersama,” kata Yayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com