Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Ketua Apeksi Bima Arya: Itu Langkah Mundur

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan langkah mundur.

"Kalau buat saya itu langkah mundur. Esensi demokrasi itu partisipasi. Kalau partisipasi sudah dibatasi itu bukan demokrasi," kata Bima Arya seusai menghadiri pembukaan Indo Smart City (ISC) 2022 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Bertemu Gibran di Loji Gandrung, Bima Arya Kenang Momen Bersama Jokowi 10 Tahun Lalu

Pria yang juga menjabat Wali Kota Bogor ini menambahkan bila ada kelemahan dalam pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dilakukan perbaikan, bukan malah mengembalikan melalui DPRD.

"Dan yang diperlukan kita itu adalah perbaikan, penyempurnaan bukan pembatalan. Perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi melalui aturan masa kampanye. Pilkada serentak untuk meminimalkan cost itu sudah dilakukan. Itu sudah on the track bukan lantas kemudian balik lagi langkah mundur," kata dia.

Bima menyebut nantinya akan ada oligarki politik yang berpusat pada elit. 

"Nantinya malah oligarki. Nantinya berpusat lagi pada politik yang ditentukan oleh elit. Saya kira Apeksi tidak setuju ini langkah mundur," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tengah mengkaji pelaksanaan pilkada langsung.

Ia menyebutkan, kedua lembaga ini sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD.

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis. Karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (11/10/2022).

Ia menilai, kajian pada penyelenggaraan pilkada dipilih DPRD bisa dilakukan. Sebab, dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menurut Bamsoet, tetap memenuhi asas demokrasi.

“MPR RI dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektivitas Pilkada langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut dia.

“Atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar,” paparnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa MPR RI dan Wantimpres sepaham untuk menjaga agar demokrasi tetap sesuai dengan Pancasila.

“Jangan sampai dibajak oleh angka-angka yang menjurus pada demokrasi konglomerasi dan kapitalisasi, dan berujung pada oligarki,” katanya.