Soal Beasiswa Manakarra, Bupati Mamuju Tidak Hadiri Undangan Tim Etik Ombudsman RI

MAMUJU, KOMPAS.com - Tim Pemeriksa Dewan Etik Ombudsman Republik Indonesia turun langsung ke Mamuju untuk meminta klarifikasi sejumlah pejabat Pemkab Mamuju terkait program beasiswa Manakarra yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. 

Asisten Ombudsman Sulbar Irfan Gunadi mengatakan, tim etik yang turun tersebut melakukan permintaan klarifikasi selama Rabu dan Kamis (5-6 Oktober 2022) di kantor Ombudsman Sulbar. 

Baca juga: Polemik Beasiswa Manakarra, Bupati Mamuju Serahkan ke Penegak Hukum

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam program beasiswa yang turut melibatkan Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar sebagai penerimanya untuk program doktoral. 

Beberapa pejabat yang diundang, kata Irfan, ialah Bupati Mamuju Sutinah Suhardi dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jalaluddin Duka. 

Namun keduanya tidak memenuhi undangan tersebut sampai tim etik Ombudsman RI kembali ke Jakarta, Jumat (7/10/2022) pagi tadi. 

"Jadi ini bukan diperiksa tapi diundang. Infonya Bupati tidak ada kosong jadwalnya," kata Irfan kepada Kompas.com, Jumat siang. 

Irfan mengungkapkan selama dua hari berada di kantor Ombudsman Sulbar, tim etik memeriksa sekretaris dinas pendidikan Mamuju dan stafnya yang bertanggung jawab pada program beasiswa Manakarra ini. 

Namun dia enggan berkomentar lebih jauh karena Ombudsman Sulbar, kata Irfan, juga menjadi terperiksa. 

"Ya (kepala) dimintai keterangan juga," ujar Irfan. 

Baca juga: Perjuangan Pasien Kritis di Mamuju, Ditandu Naik Perahu 7 Kilometer ke Puskesmas Terdekat

Sementara itu Bupati Mamuju saat dikonfirmasi mengaku tak memenuhi undangan tim dari dewan etik Ombudsman RI dikarenakan dia memiliki kegiatan penting yang jauh hari sudah diagendakan.