Eri menegaskan, pihaknya tak menginginkan intervensi yang diberikan pemkot tidak tepat sasaran.
Misalnya, warga yang akan dibantu pemkot itu ber-KTP dan KK Surabaya, namun justru domisilinya di luar daerah.
"Seng dibantu KTP Surabaya tapi nek wayahe onok bantuan tok teko (Yang dibantu KTP Surabaya, tapi kalau waktunya ada bantuan saja datang ke Surabaya). Nah, ini yang akan kita jaga. Harapan saya benar-benar orang yang tinggal di Surabaya," tegas dia.
Ia bersyukur, selama puluhan tahun, akhirnya pencocokan data warga dengan kenyataan real di lapangan dapat terwujud.
Hal ini dapat terwujud salah satunya berkat dukungan dari RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat.
"Jadi untuk pencocokan data itu, ada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat yang turun dengan lurah-camat untuk memastikan alamat KTP yang dicari. Ketika tidak ada, maka RT/RW, lurah dan camat tanda tangan bahwa dia (warga) tidak tinggal di situ," jelas dia.
Baca juga: Pemkot Surabaya Mulai Terapkan KTP Digital, Begini Cara Daftarnya
Eri menyatakan, pencocokan data di lapangan ini dilakukan karena dia tidak ingin anggaran Pemkot Surabaya jatuh ke orang yang tidak berhak menerima.
Karenanya, data yang berasal dari warga ini diharapkan menjadi acuan untuk intervensi ke depannya.
"Jadi dengan data ini maka harapan saya semua (intervensi) berawal dari data yang diberikan warga Surabaya. Sehingga anggaran APBD Surabaya benar-benar tepat sasaran untuk warga Surabaya," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.