Kades di Blora Dituding Pungli Padahal Warga Terima BLT BBM Secara Utuh, Ini Kata Inspektorat

BLORA, KOMPAS.com - Seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diharuskan meminta maaf kepada warganya karena dianggap melakukan pungutan liar (pungli) bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).

Permintaan maaf kepala desa tersebut sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (satgas saber pungli) agar yang bersangkutan tidak mengulanginya lagi.

Baca juga: Kades di Blora Ini Minta Maaf karena Diduga Pungli, padahal Warga Terima BLT BBM Secara Utuh

Selain menuntut permintaan maaf, satgas saber pungli juga memberikan surat teguran kepada kepala desa tersebut.

Wakil Ketua I Unit Saber Pungli Blora Free Bayu Alamanda mengatakan, Kepala Desa Ngampon harus meminta maaf kepada warganya karena diduga telah melakukan pungli BLT BBM.

"Intinya kades harus minta maaf karena ini rekomendasi Satgas Saber Pungli, rekomendasinya agar diserahkan inspektorat untuk dilakukan pembinaan," ucap Bayu saat ditemui wartawan di Balai Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, Selasa (4/10/2022).

Disinggung terkait kronologi pungli yang dilakukan oleh kades tersebut, Bayu tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada publik.

"Ya intinya saya menindaklanjuti rekomendasi dari satgas saber pungli, intinya pembinaan kami rapatkan, pembinaan berupa teguran kemudian minta maaf ya sudah itu," ujar kepala inspektorat daerah Blora tersebut.

Baca juga: Bertemu Menhub di Jakarta, Bupati Blora Usul Penerbangan ke Bandara Ngloram Seminggu Tiga Kali

Bahkan, dirinya seolah lempar tangan dan mempersilakan untuk mengetahui kronologi lebih jelasnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kalau awal mula ada di ranahnya APH, karena yang menyelidiki polres," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bernama Soekirno meminta maaf di hadapan warganya karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).

Permintaan maaf tersebut disaksikan oleh tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang terdiri dari pihak kejaksaan, pihak kepolisian, aparat TNI, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten Blora, hingga jajaran inspektorat di Balai Desa Ngampon pada Selasa (4/10/2022).

Soekirno menjelaskan, pihaknya dianggap oleh Dinas PMD telah memotong BLT BBM untuk keperluan periksa kesehatan.

Sebab, sewaktu pembagian BLT BBM pada Tanggal 15 September 2022 lalu, juga berbarengan dengan kegiatan posbindu (pos binaan terpadu) di balai desa tersebut.

"Bu Yayuk Kepala PMD bilang kalau di sini dicurigai memotong BLT untuk keperluan periksa kesehatan," kata Sukirno saat ditemui wartawan di balai desanya, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, setiap ada kegiatan posbindu, warga yang merasa kondisi tubuhnya tidak sehat, berbondong-bondong mendatangi balai desa untuk memeriksa tubuhnya.

"Padahal yang periksa itu tidak hanya warga yang mendapatkan BLT, yang datang untuk memeriksa kesehatan ya warga-warga yang badannya kurang enak," terang dia.

Pada waktu itu, Sukirno juga tidak berada di balai desa dan sedang berada di Rembang untuk tes meningitis.

Meskipun dirinya merasa tidak melakukan pungli, tetap saja ia meminta maaf kepada warganya dan menerima surat teguran dari pihak inspektorat.

"Ya biasa memang risiko kepala desa, mau ada baik atau jelek itu tetap nama kepala desa dibawa, memang saya akui salah, kok ada kegiatan itu saya enggak ada di tempat," ujar dia.

Sementara itu, salah seorang keluarga penerima manfaat (KPM) bernama Mariyah mengatakan dirinya mendapatkan BLT BBM secara utuh.

"Tidak ada potongan uang BLT BBM," ucap dia.

Dirinya pun mengakui waktu itu memang membawa uang Rp 15 ribu untuk memeriksa kondisi tubuhnya karena bertepatan dengan kegiatan posbindu.

"Tiap bulan saya ikut posbindu, bayar Rp 15 ribu, dan warga yang ikut posbindu bawa uang sendiri dari rumah," kata perempuan berusia 71 tahun tersebut.

Dalam kesempatan itu, selain menyaksikan permintaan maaf, pihak inspektorat juga memberikan surat teguran kepada kepala desa tersebut.