Kades di Blora Ini Minta Maaf karena Diduga Pungli, padahal Warga Terima BLT BBM Secara Utuh

BLORA, KOMPAS.com - Soekirno, seorang Kepala Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah meminta maaf di hadapan warganya karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).

Peristiwa tersebut disaksikan oleh tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang terdiri dari pihak kejaksaan, pihak kepolisian, aparat TNI, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten Blora, hingga jajaran inspektorat di Balai Desa Ngampon pada Selasa (4/10/2022).

Soekirno menjelaskan pihaknya dianggap oleh dinas PMD telah memotong BLT BBM untuk keperluan periksa kesehatan.

Baca juga: Proses Pemberhentian Sekdes Banyuasin yang Diduga Minum Miras Berjalan Lambat, Padahal Kades Janjikan 10 Hari

Sebab, sewaktu pembagian BLT BBM pada 15 September 2022 lalu, juga berbarengan dengan kegiatan posbindu (pos binaan terpadu) di balai desa tersebut.

"Bu Yayuk Kepala PMD bilang kalau di sini dicurigai memotong BLT untuk keperluan periksa kesehatan," kata Sukirno saat ditemui wartawan di balai desanya, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, setiap ada kegiatan posbindu, warga yang merasa kondisi tubuhnya tidak sehat, berbondong-bondong mendatangi balai desa untuk memeriksa tubuhnya.

"Padahal yang periksa itu tidak hanya warga yang mendapatkan BLT, yang datang untuk memeriksa kesehatan ya warga-warga yang badannya kurang enak," terang dia.

Pada waktu itu, Soekirno juga tidak berada di balai desa dan sedang berada di Rembang untuk tes meningitis.

Meskipun dirinya merasa tidak melakukan pungli, tetap saja ia meminta maaf kepada warganya dan menerima surat teguran dari pihak inspektorat.

Baca juga: Gaduh Kades di Banyumas Diduga Berbuat Asusila, Perangkat Desa Pilih Mogok Kerja

"Ya biasa memang resiko kepala desa, mau ada baik atau jelek itu tetap nama kepala desa dibawa, memang saya akui salah, kok ada kegiatan itu saya enggak ada di tempat," ujar dia.

Sementara itu, salah seorang keluarga penerima manfaat (KPM) bernama Mariyah mengatakan dirinya mendapatkan BLT BBM secara utuh. "Tidak ada potongan uang BLT BBM," ucap dia.

Dirinya pun mengakui waktu itu memang membawa uang Rp 15.000 untuk memeriksa kondisi tubuhnya karena bertepatan dengan kegiatan posbindu.

"Tiap bulan saya ikut posbindu, bayar Rp 15.000, dan warga yang ikut posbindu bawa uang sendiri dari rumah," kata perempuan berusia 71 tahun tersebut.

Dalam kesempatan itu, selain menyaksikan permintaan maaf, pihak inspektorat juga memberikan surat teguran kepada kepala desa tersebut.