Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Korban Simpang Siur, Pemerintah Didesak Bentuk Tim Terpusat Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 03/10/2022, 18:00 WIB
Achmad Faizal,
Krisiandi

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak membentuk tim khusus terpadu untuk mendata korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang.

Data korban yang beredar saat ini dianggap simpang siur dan berpotensi menimbulkan hoaks di tengah masyarakat.

"Tim data terpusat ini penting, agar tidak semua orang bisa menyampaikan data, yang berhak menyampaikan data adalah tim data terpusat," kata Ketua Pengurus Daerah XIII Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jawa Timur Agoes Soerjanto di Surabaya, Senin (3/10/2022).

Data yang dikelola tim terpadu ini, kata dia, harus berbasis by name by address.

Baca juga: Luis Milla Sesalkan Tragedi Kanjuruhan: Ini Bukan Wujud Asli Indonesia

"Data tersebut dibutuhkan untuk penanganan baik luka ringan, luka berat termasuk untuk akuntabilitas sumbangan yang masuk," jelasnya.

Sejak awal peristiwa di Kanjuruhan, menurut dia, banyak pejabat yang berstatmen menggunakan data yang berbeda.

Presiden Joko Widodo yang menyebut jumlah korban sebanyak 129 orang meninggal dunia.

Jumlah ini berbeda dengan yang disampaikan Kapolri  Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memastikan korban meninggal sebanyak 125 orang.

Lali, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang menyebutkan jumlah korban sebanyak 131 orang.

Bahkan sebelumnya, Wagub Emil menyebut jumlah korban mencapai 174 orang, berdasarkan data yang didapatnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. Namun akhirnya dikoreksi menjadi 131 orang.

Jumlah berbeda lagi disampaikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, yang sempat menyebutkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 182 orang.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah korban luka-luka, baik ringan maupun berat.

Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur (PWNU) meminta PSSI dan Polri bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 100 orang lebih usai pertandingan sepakbola Arema FC melawan Persebaya Surabaya Sabtu (1/10/2022) lalu.

"PSSI wajib bertanggung jawab. Semua pengurusnya harus Mundur. Itu sebagai bentuk respect terhadap korban & keluarganya," kata Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).

Baca juga: Komnas HAM Cium Indikasi Aparat Lakukan Kekerasan dalam Tragedi Kanjuruhan

"Kapolri wajib mencopot Kapolda Jatim dan Kapolres Malang, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan," terang Gus Salam.

Untuk mengungkap detail tragedi ini, Gus Salam juga minta pemerintah membentuk tim investigasi dengan pelibatan FIFA, aparat penegak hukum, ahli yang independen dan Komnas HAM.

"Harus tegas. Pemerintah harus mengungkap tragedi ini sampai tuntas hingga akar masalahnya," tegas Gus Salam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nabung Bertahun-tahun, Penjual Air Galon Isi Ulang Ini Akhirnya Bisa Naik Haji

Nabung Bertahun-tahun, Penjual Air Galon Isi Ulang Ini Akhirnya Bisa Naik Haji

Regional
Di Workshop International WWF 2024, Danny Pomanto Bahas Sombere' dan Smart City

Di Workshop International WWF 2024, Danny Pomanto Bahas Sombere' dan Smart City

Regional
Eks Pimpinan Bank Pelat Merah di Riau Ditangkap, Diduga Korupsi Dana KUR Rp 46,6 M

Eks Pimpinan Bank Pelat Merah di Riau Ditangkap, Diduga Korupsi Dana KUR Rp 46,6 M

Regional
Eks Dirut BUMD Sumsel Dituntut 4,5 Tahun Penjara Terkait Dugaan Korupsi 18 M

Eks Dirut BUMD Sumsel Dituntut 4,5 Tahun Penjara Terkait Dugaan Korupsi 18 M

Regional
Eks Wakil Ganjar Pranowo Jadi Orang Pertama yang Daftar Penjaringan Pilkada Jateng di PDI-P

Eks Wakil Ganjar Pranowo Jadi Orang Pertama yang Daftar Penjaringan Pilkada Jateng di PDI-P

Regional
Pantura Sayung Demak Terancam Tenggelam jika Banjir Rob Tidak Segera Tertangani

Pantura Sayung Demak Terancam Tenggelam jika Banjir Rob Tidak Segera Tertangani

Regional
Sakit Hati, Pria di Magelang Otaki Pembakaran Motor dan Pencurian Mobil

Sakit Hati, Pria di Magelang Otaki Pembakaran Motor dan Pencurian Mobil

Regional
Kronologi Pria Bunuh Kakek dan Cucu di Situbondo, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa

Kronologi Pria Bunuh Kakek dan Cucu di Situbondo, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa

Regional
Harimau Diduga Penerkam Petani di Lampung Tertangkap di Kandang Jebak

Harimau Diduga Penerkam Petani di Lampung Tertangkap di Kandang Jebak

Regional
Berpelukan Mesra di Tengah Isu Maju Pilkada Jateng, Hendi dan Luthfi Sempat Bahas Politik

Berpelukan Mesra di Tengah Isu Maju Pilkada Jateng, Hendi dan Luthfi Sempat Bahas Politik

Regional
6 Kios Terbakar di Kampar, Karyawan Penjual Bakso Tewas

6 Kios Terbakar di Kampar, Karyawan Penjual Bakso Tewas

Regional
Proyek Jalur Pansela Akan Dilanjutkan, Bupati Banyuwangi Paparkan 3 Paket Rencana Pembangunan

Proyek Jalur Pansela Akan Dilanjutkan, Bupati Banyuwangi Paparkan 3 Paket Rencana Pembangunan

Regional
Hampir 2 Tahun Pembunuhan Iwan Boedi Tak Terungkap, Keluarga Korban Takut Kasusnya Hilang

Hampir 2 Tahun Pembunuhan Iwan Boedi Tak Terungkap, Keluarga Korban Takut Kasusnya Hilang

Regional
Pj Bupati Tangerang Terima Sertifikat Indikasi Geografis Rambutan Parakan

Pj Bupati Tangerang Terima Sertifikat Indikasi Geografis Rambutan Parakan

Regional
Soal Lumbung Pangan Nasional, Bupati Lamongan: Tak Hanya Kualitas Tanaman, Regenerasi Petani juga Penting

Soal Lumbung Pangan Nasional, Bupati Lamongan: Tak Hanya Kualitas Tanaman, Regenerasi Petani juga Penting

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com