2 Mantan Bupati dan 3 Eks Pejabat Kabupaten Natuna Jalani Sidang Perdana Dugaan Korupsi Rp 7,7 Miliar

Kompas.com - 29/09/2022, 18:03 WIB

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi tunjangan rumah dinas (rumdis) DPRD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2011 sampai 2015, Kamis (29/9/2022).

Kasus ini menyeret 5 mantan pejabat Kabupaten Natuna sebagai terdakwa. Dua di antaranya adalah mantan Bupati Natuna, yaitu Raja Amirullah dan Ilyas Sabli. Kemudian Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014 Hardi Candra, Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna tahun 2009-2012 Makmur dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2009-2016 Syamsurizon.

Dalam sidang pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Natuna, Trianto menyampaikan timbulnya dugaan korupsi bermula dari pembangunan 19 unit bangunan rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD Natuna yang telah selesai.

Baca juga: Korupsi Bansos, Pendamping PKH di Tangerang Banten Divonis 2 Tahun Penjara

Belasan rumah yang terletak di Ranai tersebut dibangun Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2010, dengan total anggaran senilai Rp 22 miliar dari APBD.

Akan tetapi rumah-rumah dinas itu belum dilengkapi sarana dan prasarana seperti listrik, air minum dan akses jalan.

Dirasa belum optimal dan belum layak huni untuk ditempati, akhirnya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Natuna belum bersedia menempatinya.

Selanjutnya terdakwa Hadi Candra selaku Ketua DPRD Natuna, juga berkeinginan melakukan perubahan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna tahun 2011.

Rincian tunjangannya bagi Ketua DPRD senilai Rp 18 juta per bulan. Kemudian Wakil Ketua DPRD senilai Rp 17 juta per bulan dan Anggota DPRD lainnya senilai Rp 15 juta per bulan.

Namun penentuan alokasi besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Usulan Sekwan tidak pernah diajukan kepada Bupati, Tim TAPD dan tidak pernah melakukan survei rumah yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2006," kata Trianto menjelaskan mekanisme yang tidak sesuai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Nelayan Asal NTT Ditahan di Australia

8 Nelayan Asal NTT Ditahan di Australia

Regional
Teluk Kiluan: Daya Tarik, Harga Tiket, Rute, dan Penginapan

Teluk Kiluan: Daya Tarik, Harga Tiket, Rute, dan Penginapan

Regional
Korban dan 7 ABH Siswa SD Kasus Perundungan di Malang Alami Trauma, Psikolog: Anak Butuh Dukungan Lingkungan Sekitar

Korban dan 7 ABH Siswa SD Kasus Perundungan di Malang Alami Trauma, Psikolog: Anak Butuh Dukungan Lingkungan Sekitar

Regional
Wagub Jateng Ungkap Zakat ASN Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Wagub Jateng Ungkap Zakat ASN Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Regional
TNI AL Bakal Bangun Pangkalan di Maluku Barat Daya

TNI AL Bakal Bangun Pangkalan di Maluku Barat Daya

Regional
Polisi Periksa 7 ABH Perundung Siswa Kelas 2 SD di Kepanjen, Psikolog: Berikan Sanksi Sebagai Efek Jera

Polisi Periksa 7 ABH Perundung Siswa Kelas 2 SD di Kepanjen, Psikolog: Berikan Sanksi Sebagai Efek Jera

Regional
4 Daftar Batik Jawa Tengah, dari Solo hingga Pekalongan

4 Daftar Batik Jawa Tengah, dari Solo hingga Pekalongan

Regional
Tersisa Waktu 3 Hari untuk Mencari Pilot Helikopter AKP Arif Rahman

Tersisa Waktu 3 Hari untuk Mencari Pilot Helikopter AKP Arif Rahman

Regional
Syarat Jadi Anggota DPD di Sumbar, Butuh 2.000 Dukungan Tersebar di 10 Daerah

Syarat Jadi Anggota DPD di Sumbar, Butuh 2.000 Dukungan Tersebar di 10 Daerah

Regional
Ganjar Umumkan UMP Jateng, Apindo Bakal Tetap Gunakan PP 36, Ini Alasannya

Ganjar Umumkan UMP Jateng, Apindo Bakal Tetap Gunakan PP 36, Ini Alasannya

Regional
Polisi Sebut Penjual Nanas yang Tewas Dianiaya Pesilat di Gresik Sempat Buat Surat Klarifikasi

Polisi Sebut Penjual Nanas yang Tewas Dianiaya Pesilat di Gresik Sempat Buat Surat Klarifikasi

Regional
Angka Kemiskinan Bertambah hingga 30 juta Penduduk Pasca Covid-19, Begini Upaya Baznas RI

Angka Kemiskinan Bertambah hingga 30 juta Penduduk Pasca Covid-19, Begini Upaya Baznas RI

Regional
Kontingen PON Papua Barat Tuntut Bonus Peraih Medali, Dispora: Rencananya Desember Sudah Cair

Kontingen PON Papua Barat Tuntut Bonus Peraih Medali, Dispora: Rencananya Desember Sudah Cair

Regional
Berjuang Mandiri, Pasutri Asal Semarang Ini Hidup Nomaden dan Bentuk Gerakan Suarakan Isu Lingkungan

Berjuang Mandiri, Pasutri Asal Semarang Ini Hidup Nomaden dan Bentuk Gerakan Suarakan Isu Lingkungan

Regional
Terbitkan SPH Palsu untuk Ganti Rugi Tol, Mantan Kades di Sumsel Jadi Tersangka

Terbitkan SPH Palsu untuk Ganti Rugi Tol, Mantan Kades di Sumsel Jadi Tersangka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.