Mantan Wali Kota Ambon Disebut Terima Suap hingga Rp 11,2 Miliar

AMBON, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, akhirnya menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi mengenai izin pembangunan retail, Kamis (29/9/2022).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu berlangsung secara virtual di Pengadilan Tipikor Ambon. 

Adapun terdakwa Richard dan Andrew Erin Hehanussa mengikuti sidang dari dalam rumah tahanan KPK di Jakarta. 

Baca juga: KPK Akhirnya Tahan Penyuap Eks Wali Kota Ambon

Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Nanang Zulkarnaen Faizal.

Sedangkan terdakwa Richard didampingi tim kuasa hukumnya Stenly Sahetapy, Jacobis Siahaya, dan Edo Diasz.

Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq Ibnugroho dalam dakwaannya menyebutkan, Richard Lohenapessy sebagai Wali Kota Ambon pada tahun 2011-2022 telah menerima hadiah atau suap baik secara langsung maupun tidak langsung dari sejumlah pihak, baik ASN maupun kontraktor di Ambon.

Baca juga: Soal Kasus Suap Eks Wali Kota Ambon, KPK Periksa Pegawai Alfamidi hingga Pengusaha

Uang suap yang diterima mantan wali kota Ambon dua periode itu bahkan mencapai Rp 11.259.960.000 (Rp 11,2 miliar).

"Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang baik secara langsung maupun tidak langsung sejumlah Rp 11.259.960. 000," kata Taufiq.

Taufiq membeberkan uang belasan miliar rupiah yang diterima Richard itu berasal dari Andrew Erin Hehanussa sebesar Rp 1.466.250.00 dan dari Novy Elkheus Warella sebesar Rp 535 juta.

Selanjutnya terdakwa Richard juga menerima uang sebesar Rp 150 juta dari Imanuel Arnold Noya dan Rp 75 juta dari Hervianto.

Adapun uang suap secara langsung yang diterima Richard sebesar Rp 824.200.000 dari ASN Pemkot Ambon dan Rp 7.398.050.000 dari kontraktor.

Baca juga: KPK Segel Kantor Perusahaan di Ambon gara-gara Tak Bayar Pajak

Selain itu, Richard juga menerima suap dari staf Alfamidi, Amri, sebesar Rp 500 juta untuk penertiban izin prinsip pembangunan gerai Alfamidi.

"Pemberian uang Rp 500 juta dari Amri, Solihin, dan Wahyu Somantri telah mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan terdakwa sebagai Wali Kota Ambon," ungkapnya.

Terdakwa Richard dinilai telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selain itu, Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  34 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.