Guru PPPK 9 Bulan Tak Digaji, Walkot Bandar Lampung Sebut Tak Ada Transfer dari Pemerintah Pusat

LAMPUNG, KOMPAS.com - Benang kusut pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Bandar Lampung menimbulkan polemik berkepanjangan.

Curahan hati para guru PPPK ini menjadi viral di media sosial setelah mereka mengadu ke pengacara Hotman Paris Hutapea pada Senin (26/9/2022).

Selain mengaku belum mendapatkan gaji selama sembilan bulan sejak Desember 2021, para guru tersebut juga menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah menerima transfer dana sebesar Rp43 miliar untuk pembayaran gaji.

Baca juga: 9 Bulan Belum Digaji, Belasan Guru PPPK Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Terkait dana yang disebut telah ditransfer oleh pemerintah pusat ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menampiknya.

Menurut Eva, tidak ada dana sebesar Rp 43 miliar yang ditransfer sebagai pengalokasian pembayaran gaji guru PPPK itu.

"Gaji mereka (guru PPPK) yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp43 miliar itu tidak benar," kata Eva di Bandar Lampung, Selasa (27/9/2022).

Eva menjabarkan, gaji guru PPPK ini dialokasikan dari APBD Kota Bandar Lampung.

"Gaji PPPK dibebankan dalam APBD bukan dari pemerintah pusat," kata Eva.

Baca juga: Guru PPPK Mengadu Belum Digaji ke Hotman Paris, Dinas Pendidikan Bandar Lampung Membantah

Dalam permasalah gaji PPPK ini, APBD telah disusun pada Oktober 2021 lalu.

Sedangkan, pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah pusat dilaksanakan pada Februari dan Maret 2022.

Di bulan itu, APBD 2022 Pemkot Bandar Lampung sudah berjalan, dan tidak bisa langsung direvisi untuk pengalokasian gaji guru PPPK.

"Sehingga untuk memasukan anggaran harus menunggu APBD perubahan," kata Eva.